Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melaksanakan penggeledahan dua lokasi yang diduga terlibat kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung dengan tersangka Hakim Agung, Sudrajad Dimyati. 

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan lokasi yang di geledah penyidikan yakni Gedung Mahkamah Agung RI dan rumah para tersangka dugaan kasus korupsi tersebut. 

"Tim Penyidik telah selesai melakukan penggeledahan di beberapa tempat dan lokasi di wilayah Jabodetabek yaitu gedung MA RI dan rumah kediaman para Tersangka," kata Ali melalui keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Ali Fikri menjelaskan dari kegiatan penggeladahan tim penyidik KPK mendapatkan sejumlah alat bukti. 

Sejujmlah alata bukti yang didapat puhak penyidik diantaranya data elektronik dugaan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. 

"Dari kegiatan ini (penggeledahan), ditemukan dan diamankan antara lain berupa berbagai dokumen penanganan perkara dan data elektronik yang diduga erat berkaitan dengan perkara," kata Ali.

Di sisi lain, Ali Fikri menuturkan penggeladahan dilakukan turut serta untuk melengkapi berkas dokumen para tersangka yang terlibat dugaan suap penanganan perkara tersebut. 
 
"Analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan para Tersangka," katanya. 

Diketahui, KPK menetapkan Hakim Agung, Sudrajad Dimyati (SD) sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Makhamah Agung (MA). 

KPK Geledah Gedung MA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan Gedung Mahkamah Agung (MA) RI, Jakarta, Jumat atas kasus dugaan suap pengurusan perkara yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyanti (SD) sebagai tersangka.

"Benar, hari ini tim penyidik KPK melaksanakan penggeledahan, diantaranya berlokasi di Gedung MA RI," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri Jumat (23/9/2022).

Ali Fikri mengatakan kegiatan penggeledahan di MA ini masih berlangsung dan akan diinformasikan lagi tentang perkembangannya.

Saat ini KPK telah menetapkan 10 tersangka sebagai penerima yaitu SD, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), serta dua PNS MA Redi (RD) dan Albasri (AB).