Pigai Sebut Papua Seharusnya Dibina Bukan Dibinasakan, Ini Respon KPK

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan sejumlah program yang dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Papua. Sejumlah program tersebut di antaranya mewujudkan Papua Terang.

"Masih teringat, tahun ini KPK juga turut andil dalam penertiban aset PLN dalam mewujudkan program 'Papua Terang'. Untuk mewujudkannya, KPK berkoordinasi dengan tiga instansi terkait. yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, PT PLN Persero, dan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam penertiban aset," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Sebelumnya, Eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai memberikan pernyataan dengan menyebut bahwa tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi Lukas Enembe harusnya diberi pembinaan. Bukan hanya bagi Lukas Enembe tetapi juga bagi seluruh warga Papua.

Ali Fikri menjelaskan program Papua Terang dilaksanakan untuk mengaliri listrik sebanyak 433 desa di Papua dan Papua Barat sesuai dengan data desa Permendagri Nomor 72 Tahun 2019.

Program "Papua Terang" dilaksanakan dengan melalui berbagai skema sesuai dengan kondisi daerah yang akan dialiri listrik seperti perluasan jaringan distribusi, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) "hybrid".

Kemudian, dalam memajukan pariwisata Papua. KPK juga hadir ke Papua melalui kegiatan koordinasi dan supervisi untuk melakukan mitigasi risiko korupsi pada pengelolaan dana pariwisata.

"Hal ini untuk mendorong kemajuan potensi pariwisata di Papua sehingga memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat Papua," ucap Ali.

KPK mencatat sejumlah intervensi yang telah dilakukan pada sektor ini di antaranya penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 2020, koordinasi dan supervisi dana hibah pariwisata di Bali dan yang terbaru, koordinasi dan supervisi sektor pariwisata empat provinsi pada 2021, kajian dan monitoring serta evaluasi tata kelola sektor pariwisata pada 2021-2022).

Kemudian dua agenda utama tim koordinasi dan supervisi KPK dalam sektor pariwisata, yaitu pertama, perbaikan tata kelola pemerintah berupa tata kelola dana hibah, pinjaman daerah, dana alokasi khusus (DAK) dan skema lainnya yang berkaitan dengan transfer dana ke daerah.