Pigai Sebut Papua Seharusnya Dibina Bukan Dibinasakan, Ini Respon KPK

Kedua, monitoring pelaksanaan program pemerintah berupa program strategis, bantuan untuk pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat.

Penyuluhan Anti Korupsi

(Gubernur Papua, Lukas Enembe. Sumber: tim tvonenews/viva)

Selanjutnya, KPK membentuk penyuluh antikorupsi Papua. Melalui upaya pendidikan antikorupsi, KPK juga melakukan bimbingan teknis bagi para dosen dan civitas lainnya untuk mengikuti program penyuluh antikorupsi.

"Hal ini juga menandakan bahwa KPK ingin berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Sudah saatnya di setiap penjuru negeri terdapat agen-agen antikorupsi," ucap Ali.

Selanjutnya, KPK juga hadir untuk memberikan edukasi dan pemahaman bagi para pelaku usaha di Papua untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang jujur dan berintegritas sehingga akan terwujud iklim usaha yang sehat di Papua.

"Melalui upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK, diharapkan Bumi Papua dapat menampakkan wajah aslinya, yakni sebesar-besarnya memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya," kata Ali.

Hal itu dapat terjadi jika pada proses pengelolaannya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki integritas dan berani untuk mengatakan tidak pada korupsi. Untuk mewujudkannya, KPK juga membutuhkan dukungan dari masyarakat Papua.

Program yang juga dilakukan oleh KPK adalah desa antikorupsi. Ali menyebut dengan besarnya dana desa yang didapatkan oleh Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, KPK turut hadir untuk memberikan pendampingan pengelolaan dana desa.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, harus dikelola sebaik mungkin demi memenuhi kebutuhan masyarakat Papua.

"Pendampingan ini sejalan dengan program desa antikorupsi KPK yang memiliki semangat pengelolaan desa yang bersih, akuntabel, dan transparan serta dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, sehingga pemanfaatannya lebih berdampak bagi kesejahteraan masyarakat desa setempat," tuturnya.

Dibina Bukan Dibinasakan

(Eks Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Sumber: ANTARA)

Sebelumnya, Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai meragukan data temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran uang yang diduga hasil korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe ke kasino judi di luar negeri.

"Saya jujur, saya ini selalu melindungi pemimpin orang Papua. Karena ketika figur pemimpinnya itu diganggu maka saya meyakini itu ancaman serius bagi orang Papua," katanya, Selasa (20/9/2022).