Fokus ke Hunian Rakyat, 80 Persen Anggaran Kementerian PKP Dialokasikan untuk Bedah 400 Ribu Rumah Tidak Layak Huni
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan target besar dalam meningkatkan kualitas hunian rakyat pada tahun 2026.
Menteri PKP, Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa hampir seluruh kekuatan anggaran kementeriannya akan dikerahkan untuk membiayai renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di seluruh pelosok negeri.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa dari total anggaran kementerian yang mencapai lebih dari Rp10 triliun, sebanyak 80 persen di antaranya dikhususkan untuk kesuksesan program bedah rumah tersebut.
“Anggaran kami itu sekitar Rp10 triliun lebih, 80 persen kami dedikasikan untuk bedah rumah,” papar Ara dalam sesi konferensi pers di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Kamis (23/4).
Target tahun ini menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika pada tahun lalu hanya 45.000 rumah yang mendapatkan bantuan, tahun ini pemerintah membidik 400.000 unit rumah untuk direnovasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Kalau kali Rp20 juta (per rumah) kan (totalnya) sekitar Rp8 triliun lebih,” jelasnya.
Dari ratusan ribu unit tersebut, pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi wilayah pinggiran. Sebanyak 15.000 unit rumah di kawasan perbatasan masuk dalam daftar prioritas renovasi.
“Nah ini bedah 15.000 rumah masuk di 400.000 itu,” tambah Ara.
Masyarakat yang terpilih akan menerima stimulan rata-rata sebesar Rp20 juta per unit.
Namun, besaran ini bersifat fleksibel; wilayah dengan biaya logistik tinggi, seperti Papua dan Maluku Utara berpotensi mendapatkan alokasi dana yang lebih besar guna menyesuaikan dengan harga bahan konstruksi setempat.
Selain untuk memperbaiki kualitas hidup warga, Ara meyakini besarnya dana yang digelontorkan akan menjadi motor penggerak roda ekonomi di tingkat lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian material bangunan.
“Penyerapan anggarannya kan juga ini akan membuat ekonomi bergerak,” ujarnya.
Lewat kebijakan ini, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah terluar demi pemerataan kesejahteraan. (ant/dpi)
Load more