Jakarta - Aksi sporadis yang dilakukan hacker Bjorka melawan pemerintah indonesia terus bergulir. Terbaru, aksi sporadis Bjorka ke instansi pemerintah direspon dengan digelarnya rapat khusus di kantor kepresidenan dan lahirnya tim khusus bentukan Presiden Joko Widodo.

Tak hanya direspon oleh pihak istana kepresidenan, Komisi II DPR juga menyoroti aksi Bjorka yang membobol data pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Sementara di pihak Bjorka, kini akunnya di sosial media twitter telah diblokir. Tak hanya itu, ruang privat yang dibuat Bjorka di media sosial telegram juga telah di-'take down'. 

Meski demikian Bjorka tebar ancaman bangkal bongkar data yang dimiliki BUMN Pertamina sebagai bentuk dukungannya bagi demonstran yang menolak kenaikan harga BBM.

"i still don't have a twitter account at the moment. still preparing to leak pertamina. (saya masih belum memiliki akun twitter saat ini. Masih bersiap membocorkan data pertamina)," tulis Bjorka melalui ruang privat telegram, yang kini telah di-'take donw' sejak Senin (12/9/2022) malam.

(tangkapan layar - avatar hacker Bjorka. Sumber: tim tvonenews/breached.to)

Aksi penutupan ruang privat yang dibuat Bjorka di telegram ini merupakan kedua kalinya terjadi. Sebelumnya pada Minggu (11/9/2022) ruang privat buatannya-pun telah ditutup.

"yea indonesian gov just shutdown my twitter account and my previous channel on telegram. but this won't stop. (ya pemerintah indonesia baru saja menutup akun twitter saya dan saluran saya sebelumnya di telegram. tapi ini tidak akan berhenti)," demikan tulis Bjorka.

Timsus Respon Serangan Bjorka

Menyikapi aksi sporadis Bjorka ke instansi pemerintahan, Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus. Pembentukan tim dilakukan setelah pemerintah menggelar rapat di Istana Kepresidenan Jakarta. 

(Menkominfo Johny G Plate (tengah) dan Menko Polhukam Mahfud MD (kanan). Sumber: ANTARA)

Tim itu akan menindaklanjuti serangan-serangan siber yang diterima beberapa waktu terakhir.

"Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022).