Effendi Simbolon: Presiden Harus Turun Tangan soal Isu Hubungan Retak Panglima TNI dan KSAD

Jakarta - Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengatakan Presiden Jokowi harus turun tangan terkait isu keretakan hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurahman.

Effendi menjelaskan alasan mengapa Presiden Jokowi harus turun tangan dalam disharmoni di TNI itu adalah untuk menghindari spekulasi publik yang negatif.

"Harus. Jangan sampai ada pemikiran orang bahwa ini ada pembiaran," kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Ia lantas menjelaskan bahwa Komisi I memang memiliki tugas dalam mengawasi TNI. Oleh karena itu, Effendi mengingatkan kepada kedua belah pihak agak tidak menggunakan kekuatannya.

"Saya bukan di atas Panglima atau Menhan. Kita bertugas mengawasi dia kok. Kalau terjadi pengguna kekuatan dengan pembina kekuatan dalam hal ini KSAD dengan Panglima, yang rugi siapa? TNI dan kita," jelas dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak memihak siapapun. Effendi juga menyebut bahwa di antara Andika dan Dudung memang terjadi disharmoni.

Baca Juga

Nama Nyumarno Disebut Terima Uang di Kasus Ijon Proyek Bekasi, Ade Kuswara: Itu Urusannya Sama Sarjan Bukan Saya

"Blak-blakan saja kita ngomong. Memang tak ada harmoni. Kalau memang harmoni, datang, jawab pertanyaan saya satu-satu. Jangan jawab di media, Jawab di sini [DPR]," tuturnya.

"Pertanyaan yang sama buat Panglima dan KSAD. Di tengahnya Menhan. Soal rekruitmen, soal cara bagaimana model wanjakti, soal bagaimana kebijakan. Coba nilai sendiri, apa benar nggak ada disharmoni. Siapa bilang itu biasa? Keputusanmu menggangu stabilitas nasional," sambung Effendi.

Ia kembali menegaskan tidak boleh terjadi disharmoni di tubuh TNI. Pasalnya, jika disharmoni itu terjadi di pihak atas, maka akan berdampak pada yang di bawah.

Atas hal ini, Effendi meminta keduanya untuk mengklarifikasi. Ia meminta menteri pertahanan juga harus hadir pada kesempatan itu.

"Saya ingin meminta penjelasan yang kami terima informasi kurun November Desember, di sini kok begini," tegasnya.

"Saya tak mau menjawab itu [disharmoni] sebelum mereka menjelaskan. Akan lebih baik dijawab Pak Panglima, Pak Dudung, nanti di tengahnya ada Pak Menhan. Karena Menhan harus dimintai juga penjelasannya," pungkas dia.