Detik Itu Juga, Gebuk! Presiden Jokowi Tindak Tegas Mafia Tanah yang Menyulitkan Pengurusan Sertifikat

Pada tahun 2016, Presiden memberikan target kepada Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan lebih banyak dari jumlah sertifikat yang dikeluarkan saat itu. 

“Saat itu 2016, saya minta buat 5 juta setahun, saya tunggu coba bisa enggak 5 juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi 7 juta, ternyata juga selesai, naikkan lagi 9 juta ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau itu sebetulnya bisa,” pungkasnya.

3 Ribu Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat Jawa Timur

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sidoarjo, Senin (22/8). Salah satu agendanya menyerahkan sertifikat tanah untuk masyarakat Jawa Timur, yang dipusatkan di gedung serbaguna GOR Sidoarjo. 

Terdapat 3 ribu sertifikat tanah dari 4 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diserahkan simbolis oleh Presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi membagikan Sertifikat Tanah di Jawa Timur. (Tim TvOne - Khumaidi)

Selain Kabupaten Sidoarjo, juga terdapat Kabupaten Gresik dan Malang serta Kota Malang. Kunjungan kerja presiden ke 7 ini didampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor.

Terkait itu, tahun 2022 ini, 15 ribu bidang tanah di Kabupaten Sidoarjo telah terdaftar dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kurang lebih terdapat 866.382 bidang tanah di Kabupaten Sidoarjo. 

Saat ini yang sudah terdaftar sebanyak 711.432 bidang tanah atau sudah 82,2 persen bidang tanah yang rampung dalam program PTSL. Ditargetkan awal tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo sudah menjadi kabupaten lengkap PTSL. 

Presiden Jokowi sendiri mengatakan, di tahun 2016 dirinya meminta program sertifikat tanah dipercepat. Pasalnya sebelumnya BPN hanya mampu melakukan pensertifikatan tanah per tahun hanya 500 ribu bidang tanah. Padahal ada 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang harus dilakukan pensertifikatan atau pada waktu itu sudah 46 juta yang sudah tersertifikat. Kurang 80 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang belum tersertifikat.

"Kalau setahun hanya dikerjakan 500 ribu sertifikat, artinya bapak ibu harus menunggu 160 tahun untuk mendapatkan sertifikat tanah, mau?,” tanya Jokowi kepada seluruh penerima sertifikat yang serentak menjawab tidak.

Setelah itu, lanjut Presiden Jokowi, ia memerintahkan untuk mempercepat pensertifikatan tanah sebanyak 5 juta bidang tanah dan BPN berhasil melakukannya. Setelahnya ia meminta untuk menambah jumlah bidang tanah yang harus masuk dalam program PTSL. Semua bisa dilakukan sampai hari ini.