Mahfud MD Beberkan Fakta Mengapa Irjen Ferdy Sambo Diamankan ke Mako Brimob

Jakarta - Lanjutan proses penyidikan atas kematian Brigadir J yang tewas mengenaskan di tangan rekan kerjanya Bharada E, kini kabar terbaru soal Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ditangkap,  pada sabtu (6/8/2022). Mahfud MD beberkan fakta mengapa Irjen Ferdy Sambo diamankan ke Mako Brimob.

Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD beberkan fakta mengapa Irjen Ferdy Sambo diamankan ke Mako Brimob, Kelapa Dua Depok.

Mahfud MD telah membenarkan bahwa eks Kadiv Propam Polri telah digiring ke Mako Brimob, setelah muncul pemberitaan di media massa bahwa Ferdy Sambo ditangkap atas kasus penembakan terhadap Brigadir J atau Brigpol Nofriansyah Yosua Hutabarat.

"Ya, saya sudah mendapat info bahwa Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Mako Brimob dan Provos. Itu juga sdh tersiar di berbagai media. Yg ditanyakan orang, kok ke Provos? Apakah cuma diperiksa dalam pelanggaran etik?,"tulisnya dalam akun Instagramnya @mohmahfudmd, pada sabtu malam (6/8/2022).

Kemudian, Mahfud MD menjelaskan bahwa menurut hukum, pelanggaran etik dan pelanggaran pidana bisa sama-sama berjalan, keduanya tidak harus saling menunggu dan tidak pun saling meniadakan.

"Artinya, kalau seseorang dijatuhi sanksi etik bukan berarti dugaan pidananya dikesampingkan. Pelanggaran etik diproses, pelanggaran pidana pun diproses secara sejajar."jelasnya.

Baca Juga

Waduh, AFC Hukum PSSI Lagi: Gara-Gara Salah Prosedur, PSSI Didenda AFC Usai Duel Indonesia U23 vs Mali! Lalai atau Cuma Teknis?

Lebih lanjut, Mahfud mencontohkan kasus eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Akil Mochtar.

"Ketika yang bersangkutan ditahan karena sangkaan korupsi setelah di-OTT maka tanpa menunggu selesainya proses pidana pelanggaran etiknya diproses dan dia diberhentikan dulu dari jabatannya sbg hakim MK melalui sanksi etik. Itu mempermudah pemeriksaan pidana karena dia tidak bisa cawe-cawe di MK."lanjutnya.

Menurut Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju, pemeriksaan pidana itu lebih rumit sehingga lebih lama dari pemeriksaan pelanggaran etik karena beberapa lama setelah sanksi etik dijatuhkan barulah dijatuhi hukuman pidana.

"Jadi publik tak perlu khawatir, penyelesaian masalah etika ini malah akan mempermudah pencepatan pemeriksaan pidananya jika memang ada dugaan dan sangkaan tentang itu," katanya.

              ^{Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo (tengah) (via Antara)}