Tujuh Agenda Prioritas Dibahas Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20

Pada isu keuangan berkelanjutan, anggota menggarisbawahi peran penting dari keuangan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif, dan dalam rangka pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan tujuan yang ingin dicapai dari Perjanjian Paris. Anggota juga memuji progres terkait Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20; menyusun kerangka untuk transisi keuangan dan meningkatkan kredibilitas komitmen institusi keuangan; meningkatkan instrumen keuangan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan; dan membahas dukungan kebijakan yang mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi. 

Sejalan dengan agenda pembahasan, pada tanggal 14 Juli menjadi titik pencapaian Indonesia dengan peluncuran Indonesian Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. ETM diharapkan menjadi rencana ambisius yang memungkinkan peningkatan infrastruktur energi Indonesia dan mempercepat transisi kepada energi yang lebih ramah lingkungan menuju nol emisi karbon dengan mekanisme adil dan terjangkau.

Pada isu infrastruktur, anggota menekankan komitmen untuk merevitalisasi investasi infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan terjangkau. Anggota juga menerima perkembangan atas penyusunan kerangka kebijakan untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan, yang akan melengkapi investasi dari sumber lainnya, termasuk investasi publik dan keuangan yang disediakan oleh MDBs, dan dalam menyusun alat kebijakan untuk menggerakan mekanisme pendanaan untuk peningkatan investasi infrastruktur di perkotaan dan daerah. Anggota juga mendukung cetak biru G20 untuk meningkatkan pembiayaan Infratech dan mempersilahkan pengembangan Global Infrastructure Hub untuk jangka panjang.

Presidensi Indonesia berterima kasih kepada para anggota atas komitmen yang tengah berjalan untuk mengimplementasikan kesepakatan atas dua pilar paket pajak internasional G20/OECD. Para anggota mendukung pekerjaan yang tengah berjalan terkait Pilar Satu dan menerima penyelesaian Pilar Dua Global Anti-Base Erosion (GloBE) Model Rules, yang akan membuka jalan untuk implementasi yang konsisten pada tingkat global sebagai pendekatan umum, dan menantikan penyelesaian Kerangka Implementasi GloBe. 

Para anggota mendorong OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk merampungkan Pilar Satu, termasuk penandatanganan Konvensi Multirateral pada paruh pertama 2023, dan mendorong Kerangka Inklusif untuk menyelesaikan negosiasi yang akan mengizinkan pengembangan Instrumen Multilateral untuk implementasi Subject to Tax Rules (STTR) di bawah Pilar Dua. 

Para anggota juga menekankan kembali tujuan untuk memperkuat agenda pajak dan pembangunan sesuai pembahasan dalam G20 Ministerial Symposium on Tax and Development, dan mengetahui Peta Jalan G20/OECD baru untuk Negara Berkembang dan Pajak Internasional. Para anggota mendukung perkembangan yang dibuat untuk implementasi standar transparansi pajak yang sudah disetujui secara internasional, termasuk upaya secara regional serta mendukung penandatanganan Asia Initiative Bali Declaration.

Anggota menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat ketahanan keuangan jangka panjang dari arsitektur keuangan internasional, termasuk memperkuat ketahanan keuangan dan jaring pengaman atau safety net keuangan global; memobilisasi Special Drawing Rights (SDR) yang hingga saat ini telah berhasil dikumpulkan sebesar USD 73 miliar; jumlah ini diharapkan dapat meningkatkan upaya untuk mengatasi kerentanan utang. Pada 16 Juni, Komite Kreditur untuk Zambia telah dibentuk dan mengadakan pertemuan pertamanya; dan terus bekerja secara kolaboratif dengan MDBs untuk mendukung negara-negara yang rentan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.