Jakarta - Para menteri luar negeri G20 yang akan bertemu di Bali sudah semestinya menindaklanjuti hasil positif kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia baru-baru ini, kata seorang diplomat veteran RI.

"Hasil positif kunjungan Pak Jokowi itu harus segera ditindaklanjuti semua anggota G20 saat pertemuan Menlu G20 di Bali pada 8-10 Juli 2022," kata Sugeng Rahardjo, mantan Dubes RI untuk Afrika Selatan, Sabtu (2/7/2022).

G20 adalah forum kerja sama beranggotakan Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Untuk pertama kalinya, Indonesia memegang presidensi forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan ini dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

Menurut diplomat veteran ini, setidaknya ada empat poin positif dari kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina, dan Rusia seusai menghadiri KTT G7 di Jerman.

"Pertama, didorong adanya ruang untuk berdialog serta mencari titik temu guna mencapai kesepakatan damai. Kedua, Ukraina dan Rusia sepakat membuka jalur ekspor gandung dari Ukraina dan komoditas biji-bijian serta pupuk dari Rusia," kata Sugeng.

Poin ketiga terkait dengan kesepakatan negara-negara anggota Group of 7 (G7) untuk tidak mengenakan sanksi ekonomi atas komoditas biji-bijian serta pupuk Rusia, katanya.

"Keempat, G7 dan Rusia menyepakati gandum, komoditas biji-bijian, dan pupuk masuk kembali dalam rantai pasok pasar dunia," kata mantan Irjen Deplu RI (kini Kemlu) dan penerima Satya Lencana Karya Satya ini.

Saat menghadiri KTT G7 di Elmau, Jerman, pada 27 Juni 2022, Presiden Jokowi menekankan komitmen dan upaya Indonesia untuk perubahan iklim dan transisi energi namun Indonesia membutuhkan investasi dalam jumlah besar disertai transfer teknologi.

Setelah menghadiri KTT yang dihadiri para pemimpin Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Kanada, Prancis, dan Italia, serta India itu, Presiden Jokowi melanjutkan lawatannya untuk misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia.

Presiden RI itu diterima Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Istana Maryinsky, Kyiv, pada 29 Juni, serta Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada 30 Juni.

Amanat Konstitusi

Seperti disampaikan Sekretariat Kabinet RI, kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia "merupakan wujud amanat konstitusi Indonesia untuk berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia".

"Isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah, saya melakukan kunjungan ke Kyiv dan ke Moskow," kata Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia.

Pada saat pertemuan, Presiden Jokowi dan Putin juga membahas masalah terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk yang bisa berdampak kepada ratusan juta masyarakat dunia, terutama di negara berkembang.

"Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan pasokan pangan dan pupuk dari Ukraina maupun Rusia. Ini sebuah berita yang baik," kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga menegaskan dukungan terhadap upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mereintegrasi komoditas pangan Rusia dan Ukraina ke dalam rantai pasok global.

"Demi kemanusiaan, saya juga mendukung upaya PBB untuk reintegrasi komoditi pangan dan pupuk Rusia dan komoditi pangan Ukraina untuk masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya," katanya.

Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, dan energi dapat segera diperbaiki.

"Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai. dan semangat kerja sama. Hanya dengan spirit ini perdamaian dapat dicapai," katanya. (ant/put)