Penggunaan Teknologi Bersih Berkontribusi pada Pencapaian Target NDC

Jakarta - Peningkatan penggunaan teknologi bersih di berbagai sektor kehidupan dapat berkontribusi dalam pencapaian target setiap komitmen negara atau Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi dalam Perjanjian Iklim Paris. 

Dalam dokumen NDC, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi pada 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan pembiayaan internasional.
 
“Butuh upaya untuk meningkatkan dan menyebarkan teknologi bersih di berbagai sektor utama, seperti pembangkit listrik, transportasi, industri, dan perusahaan,” kata Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Profesor Dr Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam S20 High Level Policy International Webinar on Applying Science and Technology for Clean Air and Climate Co-benefits yang diadakan secara daring di Jakarta, Kamis, 30 Juni 2022.

Sebagai Ketua Science20 (S20), salah satu kelompok keterlibatan di G20, Satryo menjelaskan tentang penerapan dan penyebaran teknologi bersih di berbagai sektor kehidupan untuk menciptakan udara bersih yang bebas polusi dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat global. 

Teknologi bersih adalah semua produk, jasa, dan proses yang mendayagunakan bahan ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan, sehingga mampu mengurangi penggunaan sumber daya alam secara drastis, dan mengurangi atau mengeliminasi emisi gas dan sampah.

Menurut Satryo, persimpangan kualitas udara bersih, gas rumah kaca, serta ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tantangan yang menentukan kehidupan masyarakat. Karena itu, perlu peningkatan penggunaan teknologi bersih di berbagai sektor. 

Selain untuk mempertahankan Perjanjian Iklim Paris dalam rangka mengurangi emisi rumah kaca dan mengendalikan perubahan iklim, penerapan teknologi bersih di berbagai sektor kehidupan memungkinkan pemerintah untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga

Tolak Kemitraan Global yang Mendikte Negara Lain di G20, Gibran: Setiap Negara Berhak Menentukan Arah

Upaya dan tindakan kolaboratif yang dilakukan pemerintah melalui komunitas internasional harus bermanfaat dalam mencapai pemulihan yang lebih kuat dan memastikan ketahanan bagi semua elemen masyarakat. 

Namun, upaya itu membutuhkan kemauan politik yang ambisius dan pembuatan kebijakan yang kuat serta didukung oleh kebijakan berbasis sains yang dapat mencakup kebutuhan untuk mempercepat adopsi teknologi bersih. (HW/ree)