Melejit dari Tahun 2018, Dana Haji yang Dikelola BPKH Kini Tembus Rp180,72 Triliun

Menurut pandangan Dini, sebagai pihak yang bertanggung jawab mengawasi dana umat, Dewas BPKH semestinya tidak hanya pasif menunggu draf rancangan dari Badan Pelaksana.

Dewas dituntut harus berani menyodorkan rekomendasi dan menentukan target instrumen investasi secara mandiri.

"Harusnya Dewas bisa lebih proaktif memberikan arahan, bukan hanya menunggu usulan itu masuk,” tegas Dini saat berbicara dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Dewas BPKH di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (4/2). (ant/dpi)