Sahroni Ingatkan KPK: Yaqut Jangan Sampai Kabur Usai Jadi Tahanan Rumah

“Selama menjalani pengalihan penahanan, KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada yang bersangkutan,” ujar Budi.

DPR Minta Transparansi dan Akuntabilitas

Langkah KPK ini tidak hanya mendapat sorotan dari Sahroni, tetapi juga memunculkan dorongan dari sejumlah anggota DPR agar lembaga antirasuah tersebut lebih transparan dalam menjelaskan alasan pengalihan penahanan.

Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik, terutama dalam kasus yang melibatkan tokoh publik dengan posisi strategis seperti mantan Menteri Agama.

Selain itu, pengawasan terhadap tahanan rumah juga menjadi perhatian utama. DPR berharap tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari proses hukum.

Risiko dan Tanggung Jawab KPK Dipertaruhkan

Baca Juga

KPK Jadikan Yaqut Tahanan Rumah, MAKI Minta Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Itu Ditahan Kembali: Bisa Rusak Sistem

Pernyataan Sahroni mencerminkan kekhawatiran bahwa pengalihan penahanan bisa menjadi preseden yang berisiko jika tidak diikuti pengawasan maksimal.

Dalam konteks ini, KPK tidak hanya dituntut menjalankan proses hukum, tetapi juga menjaga kredibilitas sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan tegas terhadap tindak pidana korupsi.

Jika terjadi pelanggaran, seperti tersangka melarikan diri, dampaknya tidak hanya pada kasus yang sedang berjalan, tetapi juga terhadap kepercayaan publik secara luas.

Pengingat Keras untuk Penegakan Hukum

Kasus ini menjadi ujian bagi KPK dalam menyeimbangkan aspek kemanusiaan dan penegakan hukum. Di satu sisi, permohonan keluarga dapat menjadi pertimbangan. Namun di sisi lain, prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap harus dijaga.

Ahmad Sahroni pun kembali menegaskan bahwa langkah pengalihan penahanan harus diikuti dengan tanggung jawab penuh dari KPK.

“Jangan sampai keputusan ini justru menimbulkan masalah baru. Pengawasan harus benar-benar ketat,” tegasnya. (nsp)