Kumpulkan Stakeholder, Stafsus Wapres Dorong Ekonomi Perempuan dan Penguatan UMKM

Jakarta, tvOnenews.com – Di tengah dorongan besar pemerintah memperkuat ekonomi rakyat, satu persoalan krusial mencuat yakni belum adanya definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “naik kelas” bagi pelaku usaha.

Isu ini mengemuka dalam forum kolaborasi lintas sektor yang digelar Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta.

Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa menegaskan, forum tersebut menjadi langkah strategis untuk menyatukan arah kebijakan penguatan UMKM dan ekonomi perempuan.

“Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat,” ujar Tina, dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2026).

Dalam diskusi, Tina menyoroti persoalan mendasar yang selama ini luput dari perhatian yaitu indikator keberhasilan UMKM belum terdefinisi dengan jelas.

“Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omset kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?” ujarnya.

Baca Juga

Pengamat Kritik Pemerintah Jangan hanya Sibuk Buat Aturan dan Undang-Undang

Pernyataan ini menegaskan bahwa dorongan kebijakan selama ini berpotensi tidak terukur, meski program penguatan UMKM terus digencarkan.

Dari sisi data, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan bahwa proporsi wirausaha perempuan di Indonesia masih terbatas.

“Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37 persen,” ujar Deputi Bappenas, Maliki.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti bahwa banyak perempuan bekerja karena keterpaksaan ekonomi, bukan karena peluang yang optimal.

“Kita masih punya banyak PR, bahwa perempuan-perempuan kita bekerja bisa jadi karena terpaksa, karena memang butuh, karena harus. Tetapi kemudian apakah kontribusi mereka itu bisa cukup memberikan kontribusi untuk seperti yang kita harapkan,” kata Deputi BPS, Nashrul Wajdi.

Dari sisi investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menekankan pentingnya legalitas usaha sebagai pintu masuk penguatan UMKM.

“Kami mengajak kepada stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini terutama yang mikro ya, supaya mereka mau punya NIB,” kata Deputi BKPM, Riyatno.

Sementara itu, pelaku usaha perempuan menekankan pentingnya dukungan ekosistem yang lebih luas.

“Banyak pengusaha perempuan dan kita ini butuh support system, juga butuh dukungan dari pemerintah, dan juga butuh wadah yang sehat untuk teman-teman perempuan bisa berkarya,” ujar Ketua Womenpreneur BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Mellisa Hamid.

Isu daya saing juga mengemuka, terutama terkait kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia.

“Tidak ada pengecualian, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia, even itu produk Amerika, akhirnya harus bersertifikasi halal. Mungkin ini harus menjadi sebuah komitmen,” kata Euis Amalia dari Perempuan ICMI.

Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Nita Yudi, menegaskan daya juang perempuan dalam dunia usaha.

“Jadi perempuan juga harus berusaha, tidak hanya laki-laki. Kita lihat bahwa perempuan paling kuat, paling struggle,” ujarnya.

Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga pelaku usaha, untuk merumuskan langkah konkret penguatan UMKM dan ekonomi perempuan.

“Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan,” kata Tina.

Di tengah tantangan yang kompleks, satu hal menjadi jelas;  tanpa indikator yang tegas dan ekosistem yang kuat, misi besar “menaikkan kelas” UMKM berisiko hanya menjadi jargon, bukan transformasi nyata. (agr/dpi)