Pengamat Kritik Pemerintah Jangan hanya Sibuk Buat Aturan dan Undang-Undang

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat hukum dan politik menilai negara ganjil dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah disebut sibuk mengerjakan hal yang tidak perlu, namun melupakan mengurus rakyatnya.

Hal itu diungkap oleh Pieter C Zulkifli. Dia berpandangan negara mulai melupakan urusan yang paling dasar bagi rakyatnya. 

"Regulasi lahir silih berganti, diplomasi luar negeri dipamerkan, sementara urusan paling mendasar, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sering terasa berjalan di tempat," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Pieter menilai bila kritik terhadap pemerintah dalam situasi seperti ini sebuah keharusan bukan lagi hanya sekadar. Dia bahkan mengajak publik melihat hal ini secara jernih.

"Bagaimana negara yang rajin membuat aturan justru tampak lalai menyentuh kehidupan rakyatnya sendiri," katanya.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini memberikan sebuah refleksi tajam tentang republik yang tampak sibuk bekerja, tetapi sering lupa kepada siapa sebenarnya kekuasaan itu harus diabdikan.

Baca Juga

Cak Imin Sebut Program MBG Paling Berpengaruh Turunkan Kemiskinan Ekstrem

"Ketika negara sibuk diplomasi dan membuat aturan, rakyat bergulat dengan hidup. Republik ini seperti berjalan autopilot, jauh dari denyut kehidupan rakyat," katanya.

Pieter Zulkifli mengatakan ada ironi panjang dalam perjalanan republik ini. Bagi dia, dari rezim ke rezim, negara tampak sibuk membuat aturan, merancang program, dan memproduksi undang-undang.

Namun pada saat yang sama, cita-cita besar bangsa mencerdaskan kehidupan rakyat sering terasa berjalan di tempat. Dia megingatkan bila negara memiliki konstitusi yang kuat, anggaran yang besar, serta berbagai program pembangunan,

"Tetapi kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan rakyat masih jauh dari memadai. Di titik inilah publik wajar bertanya: mengapa negara terlihat rajin mengatur, tetapi sering lalai mengurus rakyatnya sendiri?" ucapnya.

Pieter menuturkan sejak masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, komitmen negara terhadap pendidikan sebenarnya sudah ditegaskan melalui alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN. Kebijakan ini mulai dijalankan secara konsisten sejak 2009.

Secara angka, kata dia, komitmen tersebut terlihat besar. Namun realitas di lapangan menunjukkan cerita yang tidak selalu seindah laporan birokrasi, misalnya sekolah di daerah masih kekurangan fasilitas, kualitas guru belum merata, dan akses pendidikan tinggi masih sering dipengaruhi kemampuan ekonomi keluarga.