Prabowo Tegaskan Tanah BUMN Milik Rakyat, Tidak Boleh Dijual dengan Harga Pasar
- Dok. Bakom Pemerintah
Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah mempercepat realisasi program pembangunan perumahan rakyat dengan memanfaatkan aset negara yang selama ini belum dioptimalkan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa lahan milik badan usaha milik negara harus diprioritaskan untuk kepentingan publik, khususnya pembangunan hunian bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dalam acara pencanangan pembangunan hunian untuk mendukung program tiga juta rumah di kawasan Stasiun Manggarai, Senin (16/3/2026).
Dalam sambutannya, Hashim menegaskan bahwa Presiden telah berulang kali mengingatkan agar aset lahan milik Badan Usaha Milik Negara tidak diperlakukan semata sebagai komoditas komersial.
“Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali bahwa tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia. Sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan,” ujar Hashim.
Menurutnya, arahan tersebut muncul karena adanya kecenderungan sebagian pihak yang ingin memanfaatkan nilai ekonomi tanah negara untuk kepentingan bisnis.
Jika lahan milik BUMN dijual mengikuti harga pasar, pemerintah akan semakin sulit menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan lahan-lahan strategis milik negara dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program perumahan rakyat yang saat ini tengah dipercepat pelaksanaannya.
Selain untuk menjawab kebutuhan hunian, Hashim menilai program pembangunan perumahan juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian nasional.
“Dengan program perumahan ini, kita bisa mendorong bahkan mencapai laju pertumbuhan ekonomi 8 persen atau lebih,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki efek pengganda yang luas karena melibatkan banyak industri pendukung. Ketika pembangunan rumah meningkat, berbagai sektor produksi akan ikut terdorong bergerak.
“Anak-anak yang belajar makroekonomi pun tahu bahwa begitu banyak sektor akan bergerak. Semen, mebel, kabel listrik, besi, kayu, semuanya saling terkait,” ujar Hashim.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa percepatan pembangunan perumahan tidak boleh hanya berfokus pada jumlah unit yang dibangun.
Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga kualitas bangunan agar masyarakat benar-benar mendapatkan hunian yang layak dan aman.
Hashim meminta seluruh pihak yang terlibat dalam program perumahan rakyat memastikan standar mutu konstruksi tetap terjaga, sehingga pembangunan hunian tidak sekadar memenuhi target angka, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (agr/dpi)
Load more