Pakar: Indonesia Masih Dijajah Secara Digital, Bisa Mati Kutu Jika Layanan Asing Diblokir

Asisten Khusus Menteri Pertahanan RI Bidang Cyber Security, Sylvia W. Sumarlin mengatakan serangan siber terhadap sejumlah sektor vital sudah terjadi.

“Serangan siber itu sendiri di Indonesia kita bisa lihat terutama terhadap bank-bank, financial institution, itu sudah terjadi,” kata Sylvia.

Ia menjelaskan gangguan terhadap infrastruktur digital seperti server, layanan listrik hingga kebocoran data juga termasuk dalam bentuk serangan siber.

“Gangguan-gangguan kecil misalnya terhadap penyelenggaraan listrik, atau penyelenggaraan server, atau penyelenggaraan data-data itu semua yang bocor segala macam, itu adalah bentuk penyerangan atau serangan siber terhadap kita,” ujarnya.

Ketergantungan terhadap teknologi asing, menurut Pakar Teknologi Informasi, Onno Widodo Purbo, tidak hanya terjadi pada layanan digital, tetapi juga pada perangkat yang digunakan masyarakat sehari-hari.

Ia mengungkapkan masyarakat Indonesia setiap tahun menghabiskan puluhan triliun rupiah hanya untuk membeli telepon seluler.

Baca Juga

Gandeng Korea Selatan, Indonesia akan Bangun Pusat Pelatihan Siber Nasional untuk Perkuat Pertahanan Digital

“Kalau kita lihat angka, kita bangsa Indonesia beli HP sekitar 25 sampai 37 triliun per tahun. Jadi itu HP, belum elektronik yang lain. Duit kita keluar semua,” kata Onno.

Menurut Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) itu, kondisi tersebut menunjukkan bagaimana ekonomi digital Indonesia masih didominasi oleh produk luar negeri.

“Jadi penjajahan hari ini adalah gimana caranya bangsa Indonesia itu hidup tapi duitnya lari keluar,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Pradita Eko Indrajit menilai kedaulatan teknologi hanya dapat tercapai jika sebuah negara memiliki kemauan sekaligus kemampuan untuk menciptakan teknologi sendiri.

“Sebuah negara itu bisa berdaulat hanya dengan dua syarat yakni punya kemauan dan punya kemampuan. Mau tapi tidak mampu, nggak bisa menciptakan produk. Mampu tapi tidak mau, produknya juga nggak akan kemana-mana,” kata Eko.

Ia menilai upaya membangun kedaulatan teknologi harus berjalan dari dua arah, yakni kebijakan pemerintah serta dukungan masyarakat dan industri.

“Kalau bottom-up saja tanpa top-down, bahasa Jawanya: boten up-up. Sementara kalau top-down saja ke bawah nggak ada yang men-support juga nggak jadi apa-apa,” ujarnya.