DPR RI Respons Positif Pemulihan Warga Pasca Bencana Sumatera

“Kedua, program ini bukan program yang sederhana, sangat kompleks. Pembangunan rumah-rumah tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga harus difikirkan juga pembangunan lingkungan dan fasilitas pendukungnya, seperti sekolah, Puskesmas, dan lain-lain,” sambungnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.

“Ketiga, program ini harus dilaksanakan dengan target waktu yang tidak boleh terlalu lama, karena ini kebutuhan mendasar,” katanya.

Dalam konteks pengawasan, DPR memastikan akan menjalankan fungsi kontrol secara optimal. 

“Keempat, tentu program ini tetap perlu adanya pengawasan. Itu adalah salah satu tugas kami di DPR,” ujarnya.

Doli menyatakan keyakinannya bahwa kepemimpinan Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas PRR akan mampu memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga

Dugaan Malapraktik RS Muhammadiyah Terhadap IRT di Medan, DPR RI Singgung Hukum Pidana

“Kami percaya dan mendukung penuh, sebagai Ketua Satgas, Mendagri akan bekerja dengan sangat serius dan sungguh-sungguh agar seluruh perencanaan program ini cepat terealisasi,” tutupnya.

Sementara itu, Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pendataan penyintas menjadi langkah kunci dalam memastikan distribusi bantuan berjalan optimal. 

“Ini sebetulnya ada beberapa hal yang agak teknis, yang ingin kita selesaikan, karena itu perlu duduk bersama,” kata Tito.

Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah dalam tiga kategori, yakni rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

“Nah, yang rusak ringan tinggal nanti, apakah diskresi dari setiap Pemda untuk melihat kondisi (masyarakatnya) perlu dibantu enggak uang perabotan dan uang ekonominya,” ujarnya.(raa)