Prabowo Mau Terbang ke Iran jadi Fasilitator, Menohok Respons DPR: Setelah Masuk BoP, Memang Masih Dipercaya?

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana Presiden RI, Prabowo Subianto menjadi fasilitator konflik di Teheran menuai kritis dari DPR.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengingatkan bahwa langkah diplomasi tersebut tidak cukup hanya berbekal semangat politik luar negeri bebas aktif.

Ia menilai niat Presiden selaras dengan amanat konstitusi, tetapi realitas geopolitik saat ini tak bisa diabaikan.

“Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Akan tetapi, niatan tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang,” ujar TB Hasanuddin, Minggu (1/3/2026).

Hasanuddin mengurai tiga pertimbangan utama. Pertama, soal penerimaan dari pihak yang berkonflik, khususnya Iran. Ia menyinggung posisi Indonesia yang dinilai bergeser.

“Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam Board of Peace (BoP), sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” katanya.

Baca Juga

TNI Perkuat Reformasi Internal, Kapuspen: Tak Ada Toleransi bagi Prajurit Pelanggar Hukum

Kedua, Hasanuddin menegaskan bahwa menjadi fasilitator bukan peran simbolik. Ada konsekuensi waktu, tenaga, hingga anggaran negara.

“Harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. Dialog tidak hanya satu atau dua kali. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menteri Luar Negeri sudah benar-benar siap?” lanjutnya.

Ketiga, ia mempertanyakan secara lugas kepentingan nasional di balik langkah tersebut.

“Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional,” tegas TB Hasanuddin.

Menurutnya, bila ingin mengambil peran mediasi, Indonesia justru lebih relevan fokus pada kawasan sendiri, seperti konflik perbatasan Thailand dan Kamboja.

“ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan melalui akun X resmi Kementerian Luar Negeri.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," dikutip dari akun X @Kemlu_RI, Sabtu (28/2). (rpi/muu)