Meksiko Mencekam Usai Bos Cartel de Jalisco Nueva Generation Tewas, Komisi I DPR: 45 WNI Harus Diamankan
- istimewa - antaranews
Jakarta, tvOnenews.com - Situasi di Negara Bagian Jalisco, Meksiko, memanas setelah bos kartel narkoba Cartel de Jalisco Nueva Generation (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, tewas dalam baku tembak dengan militer pada Minggu (22/2/2026).
Kematian gembong narkoba itu memicu eskalasi kekerasan. Kelompok kartel dilaporkan melampiaskan amarah dengan aksi brutal di sejumlah wilayah.
Situasi keamanan memburuk dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Di tengah kondisi mencekam itu, sekitar 45 warga negara Indonesia (WNI) tercatat berada di Jalisco. Komisi I DPR RI pun mendesak pemerintah tidak tinggal diam.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, menegaskan keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama.
“Kondisi yang berkembang di Jalisco sangat mengkhawatirkan. Negara harus hadir memastikan seluruh WNI dalam keadaan aman. Keselamatan mereka adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tegas Oleh Soleh, Rabu (25/2/2026).
Sebagai mitra kerja Kementerian Luar Negeri, Komisi I meminta perwakilan RI bergerak cepat.
Oleh Soleh mendesak Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di Meksiko untuk terus melakukan komunikasi intensif dengan seluruh WNI yang berada di tengah konflik bersenjata antara militer dan anggota kartel narkoba.
Ia juga meminta pemantauan situasi dilakukan secara real time, termasuk memperbarui data keberadaan WNI dan memastikan jalur komunikasi darurat tersedia dan mudah diakses.
“KBRI harus aktif menjangkau dan memastikan kondisi setiap WNI. Jika situasi semakin tidak terkendali, pemerintah perlu segera menyiapkan langkah evakuasi ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.
Oleh turut mengimbau WNI di Jalisco agar meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta mereka menghindari lokasi rawan, membatasi aktivitas di luar rumah, serta mengikuti arahan otoritas setempat dan perwakilan RI.
Komisi I DPR, kata dia, akan terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perlindungan maksimal bagi WNI.
“Negara tidak boleh lengah. Dalam situasi konflik seperti ini, kecepatan respons dan koordinasi menjadi kunci untuk melindungi warga kita di luar negeri,” pungkasnya. (rpi/iwh)
Load more