KPK Belum Jadwalkan Pemeriksaan Kembali Eks Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Kasus Suap di DJKA

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum membuat jadwal pemanggilan ulang terhadap mantan Menteri Perhubungan periode 2019-2024, Budi Karya Sumadi (BKS).

Budi Karya akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

"Sampai saat ini belum ada penjadwalan ulang," ucap Jubir KPK, Budi Prasetyo, Selasa (24/2/2026).

Budi memastikan, penjadwalan pemanggilan terhadap mantan Menteri Perhubungan itu akan dilakukan. Keterangan yang bersangkutan sangat dibutuhkan berkaitan dengan proyek-proyek di DJKA.

Pasalnya, terhadap beberapa proyek seperti di wilayah Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bahkan hingga Sumatera.

"Karena DJKA ini ada di bawah Kementerian Perhubungan, dan dalam perkara ini ada sejumlah proyek di beberapa lokasi," jelas Budi.

Baca Juga

Selain Menduga Nadiem Terima Aliran Dana Kasus Chromebook, Jaksa Beberkan Skema Aliran Keuntungannya

Diharapkan, sambung Budi, Menteri yang saat itu tengah menjabat dapat mengetahui soal proyek-proyek tersebut.

Sebab, terdapat dugaan adanya pengaturan hingga aliran dana pengkondisian di dalam proyek-proyek yang dibawahi oleh DJKA.

"Ada dugaan aliran fee proyek juga kepada pihak-pihak di DJKA," tandasnya.

Sebelumnya, Budi Karya dijadwalkan pemeriksaan oleh KPK pada Rabu (18/2/2026) kemarin.

Namun pemeriksaan yang semula digelar hari tersebut justru batal, lantaran Budi tidak penuhi pemanggilan.

KPK menjelaskan, bahwa tak hadirnya Budi Karya lantaran terdapat jadwal lain yang harus dihadiri oleh yang bersangkutan. (aha/rpi)