Usai Kasus AKBP Didik, Divpropam Gelar Tes Urine Serentak Seluruh Personel Polri

Kasus tersebut kemudian ditangani secara internal dan pidana, hingga berujung pada sidang etik yang menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap AKBP Didik.

Polri menegaskan, tidak ada toleransi terhadap anggota yang terlibat narkoba, baik sebagai pengguna maupun bagian dari jaringan peredaran.

Komitmen Polri Perangi Narkoba dari Dalam

Tes urine serentak menjadi bagian dari strategi pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Langkah ini juga dimaksudkan untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di lingkungan kepolisian.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut juga akan diikuti evaluasi disiplin, pembinaan, serta penguatan sistem pengawasan internal.

Polri menyebut narkoba sebagai kejahatan luar biasa yang tidak hanya merusak masyarakat, tetapi juga dapat menghancurkan kredibilitas aparat penegak hukum jika tidak diberantas hingga ke akar.

Baca Juga

Ragukan 7 Tampang dan Identitas Penabrak Ojol, Brigjen Agus: Saya Pastikan Itu Anggota Brimob

Sejalan Agenda Nasional Pemberantasan Narkoba

Langkah bersih-bersih internal ini juga disebut selaras dengan agenda nasional yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kerangka tersebut, aparat penegak hukum dituntut menjadi garda terdepan sekaligus contoh dalam perang melawan narkotika.

Karena itu, Polri menilai penguatan integritas internal menjadi fondasi penting sebelum menjalankan penegakan hukum secara luas di masyarakat.

Jaga Kepercayaan Publik terhadap Institusi

Tes urine massal ini diharapkan menjadi momentum reformasi kultural di tubuh Polri, bukan sekadar langkah administratif. Dengan memastikan seluruh personel bebas dari penyalahgunaan narkoba, institusi ingin menunjukkan komitmen nyata terhadap profesionalisme.

Polri juga menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkala, tidak berhenti pada pemeriksaan serentak ini saja.

Langkah tersebut menjadi pesan kuat bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan narkotika, di dalam institusi penegak hukum.

Dengan pengawasan ketat dan tindakan tegas, Polri berharap kepercayaan masyarakat dapat terus diperkuat, sekaligus memastikan aparat benar-benar menjadi pelindung, pengayom, dan penegak hukum yang bersih. (nsp)