Menkeu Purbaya Bongkar Misbakhun dan Wamenkeu Suahasil Belum Daftar Kursi Bos OJK

Jakarta, tvOnenews.com - Spekulasi pencalonan tokoh-tokoh besar untuk mengisi kursi strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai berhembus kencang.

Namun Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi (Pansel) memastikan dua nama yang ramai diperbincangkan justru belum masuk daftar pendaftar.

Nama Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dipastikan belum mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK.

“Yang saya tahu, itu (Misbakhun) enggak ada (Daftar ADK OJK). Yang Kemenkeu, saya pikir juga enggak ada. Pak Suahasil katanya ya? Saya belum ada (dapat) laporan,” ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Purbaya menjelaskan, jika pejabat aktif seperti Suahasil benar mencalonkan diri, informasi tersebut seharusnya lebih dulu sampai kepadanya sebagai Ketua Pansel. Hingga kini, pembicaraan tersebut belum pernah terjadi.

“Saya belum ada (dapat) laporan. Kalau ada laporan masuk pasti ada yang lapor ke saya atau Pak Suahasil lapor ke Saya,” kata dia.

Baca Juga

Purbaya Kucurkan Belanja Negara Rp809 Triliun di Awal 2026 demi Dongkrak Konsumsi dan Investasi

Meski dua nama besar belum muncul, Purbaya mengungkap proses seleksi sudah berjalan. Ia menyebut sejumlah kandidat telah mendaftarkan diri, namun identitas mereka masih dirahasiakan karena tahap verifikasi administrasi belum rampung.

“Sudah ada yang masuk, tapi belum diumumkan. Belum bisa diumumkan, kan masih masuk namanya,” kata dia.

Seleksi ini menyusul Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 9 Februari 2026 tentang pembentukan Panitia Seleksi ADK OJK. Masa pendaftaran dibuka mulai 11 Februari hingga 2 Maret 2026.

Sejumlah posisi strategis akan diperebutkan, mulai dari Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, hingga Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota jabatan yang akan menentukan arah pengawasan industri keuangan nasional dalam beberapa tahun ke depan. (agr/ree)