Sebut Anggaran Tak Cukup, Kementerian Haji dan Umrah Minta Tambahan Rp3,1 T

Dahnil juga menyoroti beban tambahan akibat penggabungan fungsi kesehatan haji ke dalam Kementerian Haji dan Umrah.

“Seluruh pembiayaan layanan kesehatan haji termasuk penyediaan obat, alat kesehatan, dan petugas medis menjadi tanggung jawab kementerian kami,” katanya.

Ia menyebut jumlah petugas kesehatan yang dikelola mencapai lebih dari 1.800 orang, dengan kebutuhan anggaran yang meningkat seiring bertambahnya durasi bimbingan teknis.

“Kekurangan anggaran tahun 2026 tidak hanya berisiko terhadap penyelenggaraan haji tahun berjalan, tetapi juga menimbulkan dampak berantai terhadap penyelenggaraan haji tahun berikutnya,” tegas Dahnil.

Kementerian Haji dan Umrah pun berharap Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran tersebut.

“Kami sangat mengharapkan anggaran ini dapat segera mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan demi peningkatan kualitas dan kelancaran kepada jemaah haji dan umrah Indonesia,” pungkasnya. (rpi/aag)

Baca Juga

Jemaah Haji Merasa ‘Diperas’ Biaya Kesehatan, DPR Usul Ada RS Haji di Tiap Embarkasi