DPR Soroti Data PBI BPJS: 143 Juta Warga Ditanggung Negara, 50 Persen Penduduk RI Miskin?

"Dan saya teringat bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat pelantikan di Paripurna DPR, bahwa tidak menginginkan lagi adanya kebijakan yang tidak berbasis pada data faktual, atau berbasis hanya pada data statistik yang terindikasi tidak sesuai dengan kebutuhan riil dan kondisi riil rakyat Indonesia," ujarnya.

Menurut Rieke, salah satu akar persoalan adalah pendataan yang belum dimulai dari tingkat paling bawah.

“Sehingga menurut saya ini juga sangat tidak baik, bagaimana sebetulnya Presiden Prabowo berupaya agar anggaran itu turun langsung ke desa, agar pendataan itu sebetulnya harus dimulai dari desa," bebernya.

Dalam kesempatan itu, Rieke mendorong reaktivasi segera peserta PBI yang dinonaktifkan karena menyangkut hak dasar dan keselamatan masyarakat.

“Ini persoalan nyawa,” kata Rieke.

Selain itu, ia meminta pemerintah membenahi ekosistem data nasional agar anggaran benar-benar tepat sasaran.

Baca Juga

Jemaah Haji Merasa ‘Diperas’ Biaya Kesehatan, DPR Usul Ada RS Haji di Tiap Embarkasi

“Saya yakin anggaran tepat sasaran jika data tepat sasaran,” tandasnya. (rpi/iwh)