Soal Keributan Penonaktifan Jutaan Peserta BPJS Kesehatan PBI, Buat Menkeu Purbaya Murka

Jakarta, tvOnenews.com - Ihwal polemik penonaktifan jutaan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) buat Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya murka hingga berkomentar pedas.

Menkeu Purbaya menilai, keributan soal penonaktifan BPJS PBI secara mendadak ini merugikan pemerintah, meski tidak ada tambahan beban anggaran negara.

Hal itu disampaikannya saat rapat bersama DPR RI membahas dinamika program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Purbaya menegaskan, secara anggaran tidak ada perubahan signifikan. Namun, terang Purbaya, dampak sosial dan citra pemerintah justru menjadi persoalan.

“Uang yang saya keluarkan sama, enggak berubah, kenapa keributannya beda,” ujar Purbaya.

Menurutnya, pemerintah tetap mengeluarkan dana yang sama untuk program JKN, tetapi cara pelaksanaan di lapangan memicu gejolak di masyarakat.

Baca Juga

Pajak Melonjak 30,4 Persen, Pemerintah Sebut Ekonomi Nasional Masih Ngebut di Awal 2026

“Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit enggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak,” kata Purbaya sembari menoleh ke arah Dirut BPJS. 

Di sisi lain, Purbaya menjelaskan, keributan muncul karena penonaktifan peserta PBI dilakukan secara mendadak dan dalam jumlah besar dalam satu waktu.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, pada Februari 2026 terjadi penonaktifan hingga 11 juta peserta PBI, atau hampir 10 persen dari total peserta.

“Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi,” ujarnya.

Purbaya menilai lonjakan penonaktifan dalam satu bulan menimbulkan efek kejut di masyarakat.

“Kalau 10 persen kena kan kerasa tuh, kalau 1 persen enggak ribut orang-orang,” katanya.

Ia menambahkan, situasi tersebut diperparah karena tidak adanya sosialisasi yang cukup sebelum kebijakan dijalankan.

“Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini,” ucap Purbaya.

Untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang, Purbaya meminta perubahan data PBI dilakukan secara bertahap dan disertai sosialisasi yang memadai.