Pakar Ungkap Celah Hukum di Kasus Kuota Haji Tambahan 2024, Soroti Asas In Dubio Pro Reo

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila), Prof Rudy Lukman, menilai penanganan perkara kuota haji tambahan 2024 yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut masih menyisakan persoalan konstruksi hukum.

Ia menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak mengabaikan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Rudy menyampaikan, terdapat tiga pasal kunci dalam UU tersebut, yakni Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 64. Selama ini, menurutnya, KPK cenderung menjadikan Pasal 64 sebagai dasar dugaan perbuatan melawan hukum. Pasal itu mengatur pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus. Padahal, kata Rudy, Pasal 8 dan Pasal 9 justru memiliki peran penting yang belum dikaji secara menyeluruh.

Ia menjelaskan Pasal 8 memberikan kewenangan kepada pemerintah atau menteri untuk menetapkan kuota haji Indonesia. Sementara itu, penggunaan frasa “dalam” dan “dengan” dalam norma hukum memiliki implikasi penafsiran yang berbeda dan tidak bisa disamakan.

Rudy menyoroti Pasal 9 yang menggunakan frasa “dalam hal ada kuota tambahan”. Menurutnya, frasa tersebut menegaskan bahwa kuota tambahan bersifat tidak pasti dan bergantung pada kondisi tertentu.

“Artinya, ada kemungkinan kuota tambahan itu tidak ada. Dengan logika hukum seperti ini, Pasal 64 tidak bisa serta-merta disatukan dengan Pasal 9,” ujar Prof Rudy dalam diskusi dan bedah buku yang digelar di Makara Art Center Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat (30/1/2026).

Baca Juga

KPK Sudah Terima Hasil Penghitungan Kerugian Negara Terkait Korupsi Kuota Haji Dari BPK

Diskusi dan bedah Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024 tersebut diselenggarakan oleh Forum Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UI dengan tema Tabayyun Gus Yaqut, Menegakkan Keadilan Hukum, Menghormati Kemanusiaan.

Rudy menjelaskan, frasa “dalam hal” menunjukkan adanya situasi tertentu yang membuka ruang diskresi bagi menteri. Ketika kuota tambahan tersedia, menteri berwenang menentukan pembagiannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi sosial, jumlah jemaah, hingga faktor keselamatan.

“Apakah pembagian kuota itu harus saklek? Di situlah fungsi menteri sebagai pembantu presiden. Menteri bertindak atas nama presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif,” tegas Rudy.