Indonesia Gabung Dewan Perdamaian, PP Hima Persis: Kedaulatan Palestina Bukan Komoditas Investasi Board of Peace

Jakarta, tvOnenews.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Persis), kritisi keterlibatan Indonesia dalam dewan perdamaian Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump. 

Ketua Umum PP Hima Persis Solahudin Hasan, mengingatkan pemerintah agar tidak terbuai oleh narasi kemakmuran ekonomi yang ditawarkan.

Pasalnya, menurut Solahudin terdapat risiko besar terjadinya dekonstruksi terhadap peran multilateralisme PBB melalui model diplomasi korporasi yang sangat transaksional.

“Lahirnya BoP ini harus kita sikapi dengan kewaspadaan tingkat tinggi, karena kita melihat ada upaya menggeser penyelesaian konflik kemanusiaan menjadi sekadar urusan bisnis,” kata Salahudin, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1/2026). 

Sumber :

• Istimewa

Solahudin menilai bahwa BoP tengah berupaya menerapkan pendekatan Mercantile Peace, sebuah keyakinan pragmatis bahwa perdamaian bisa "dibeli" melalui paket investasi dan pembangunan infrastruktur megah. 

Namun, beliau mengingatkan dunia bahwa kedaulatan sebuah bangsa bukanlah komoditas perdagangan yang bisa ditukar dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi. 

“Kedaulatan Palestina bukanlah barang yang bisa dikonversi menjadi angka investasi atau sekadar urusan manajemen properti di Gaza,” tegasnya.

Terkait posisi strategis pemerintah, Solahudin mengapresiasi keberanian diplomatik Indonesia untuk menempatkan diri di meja pimpinan dewan tersebut. 

Langkah ini ia pandang sebagai strategi soft balancing yang sangat krusial agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton pasif sementara masa depan Palestina didekte secara unilateral oleh kekuatan hegemon. 

Kehadiran Indonesia bersama blok negara Muslim kunci lainnya dianggapnya sebagai strategi 'intervensi dari dalam' yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. 

“Kita harus berada di sana untuk memastikan hak politik rakyat Palestina tidak terhapus oleh narasi kesejahteraan semu yang sengaja didesain untuk menutupi akar masalah penjajahan,” ucap Salahudin.

Kendati demikian, Solahudin menekankan bahwa keterlibatan ini memikul beban ideologis dan moral yang sangat berat, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. 

Diplomasi Indonesia di dalam BoP menurutnya harus berfungsi sebagai filter sekaligus penyaring utama terhadap setiap draf kebijakan yang melenceng dari prinsip anti-penjajahan. 

“Konstitusi kita adalah kompas sakral yang tidak boleh goyah. Diplomasi kita harus menjadi 'rem' yang pakem jika kebijakan BoP mulai mengarah pada upaya melanggengkan okupasi dengan wajah baru. Pembangunan rumah sakit atau apartemen mewah secanggih apa pun tidak akan pernah bisa menggantikan hak sejarah rakyat atas tanah air mereka secara utuh,” tambahnya.

Secara lebih spesifik, Solahudin juga mencermati aspek teknokratis dalam rencana rekonstruksi Gaza yang berisiko menciptakan sistem pengawasan militeristik masal. 

Beliau menyatakan penolakan keras jika pembangunan fisik justru digunakan sebagai dalih untuk mengubah Gaza menjadi penjara digital atau Digital Panopticon. 

“Rekonstruksi sejati haruslah memanusiakan dan memberikan kemerdekaan bergerak bagi warga sipil, bukan justru membelenggu mereka melalui algoritma keamanan dan sensor biometrik yang merampas privasi serta martabat kemanusiaan mereka,” ungkapnya.

Solahudin mendesak agar Indonesia segera mengambil peran sebagai dirigen moral yang menyatukan suara blok negara-negara Muslim agar tetap solid dan tidak tergiur oleh kepentingan pragmatis jangka pendek. 

Beliau menyatakan bahwa kedaulatan penuh Palestina dengan Al Quds sebagai ibu kota tetap merupakan prasyarat mutlak yang sama sekali tidak dapat dinegosiasikan oleh kepentingan ekonomi mana pun. 

Pemerintah dituntut untuk menjamin bahwa partisipasi Indonesia tidak akan pernah menjadi alat legitimasi bagi upaya normalisasi hubungan dengan pihak penjajah secara terselubung.

Sebagai penutup, Solahudin Hasan mengingatkan bahwa marwah bangsa Indonesia sedang dipertaruhkan di panggung internasional ini. 

Beliau menekankan bahwa jika suatu saat BoP bergerak menjauhi prinsip kemerdekaan hakiki bagi Palestina, Indonesia tidak boleh ragu untuk bersikap tegas dan berani mengambil langkah ekstrem. 

“Indonesia harus memiliki keberanian moral untuk menarik diri jika dewan ini mengkhianati nilai keadilan. Marwah bangsa kita terletak pada kesetiaan kita terhadap janji konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia, bukan pada kursi empuk di meja perundingan yang kehilangan ruh kemanusiaannya,” pungkasnya. 

Alasan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Dunia

Indonesia resmi menetapkan diri bergabung menjadi anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia.

Langkah ini diputusakn oleh Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai komitmen aktif Indonesia menjaga stabilitas global, khususnya mendukung perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono mengatakan masuknya Indonesia di Dewan Perdamaian Dunia menjadi langkah penting untuk terlibat langsung dalam mengambil keputusan.

“Board of Peace ini merupakan badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi stabilisasi dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza, khususnya di Palestina,” ujar Sugiono kepada awak media, Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Sugiono menjelaskan Indonesia menjadi salah satu negara yang masif menyuarakan perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Karenanya, kata Sugiono, Prabowo memilih dengan cepat untuk Indonesia bergabung di dalam Dewan Perdamaian Dunia.

Sugiono menjelaskan alasan utama Indonesia bergabung agar bisa ikut mengawal arah kebijakan Dewan Perdamaian tetap sejalan dengan tujuan besar yakni kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara. 

Kehadiran Indonesia juga dinilai penting untuk memberi masukan, saran, serta pengaruh politik agar langkah-langkah yang diambil bersifat nyata dan berkelanjutan.

“Kehadiran Board of Peace ini adalah langkah yang konkret dan tangible setelah sekian lama, agar upaya perdamaian benar-benar mengarah pada kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara,” kata Sugiono.

Ia menambahkan, dibandingkan sekadar pernyataan atau kecaman, Dewan Perdamaian menawarkan mekanisme nyata yang memberi harapan realistis bagi perdamaian. 

Indonesia, kata dia, akan terus memanfaatkan keanggotaannya untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai prinsip keadilan dan stabilitas internasional. (muu)