Surpres Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Masuk DPR, Wamenkeu Thomas Djiwandono Ikut Diusulkan
- tvOnenews - Abdul Gani Siregar
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah resmi mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada DPR RI, menyusul kekosongan jabatan strategis tersebut.
Surat Presiden (Surpres) telah diterima DPR dan menjadi pintu masuk dimulainya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
“Ini yang kemudian dilanjutkan dengan Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan Surpres ke DPR karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test gitu,” ujarnya.
Kursi Deputi Gubernur BI lowong setelah Juda Agung mengundurkan diri. Sesuai prosedur, pemerintah wajib mengajukan nama kandidat pengganti melalui Surpres kepada DPR.
“Berkenaan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur, yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan,” tutur Prasetyo.
Dari tiga nama yang diusulkan, salah satunya adalah Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas (Tommy) Djiwandono. Pemerintah membenarkan pengajuan nama tersebut.
“Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Djiwandono,” kata Prasetyo.
DPR RI selanjutnya akan memimpin tahap seleksi hingga penetapan kandidat melalui fit and proper test. Meski demikian, Prasetyo belum membeberkan seluruh nama yang masuk dalam Surpres.
“Tiga nama diusulkan. Siapa saja, nanti aku cek ya, tidak hafal semua satu-satu,” ucapnya.
Dengan masuknya Surpres, proses pengisian Deputi Gubernur BI kini beralih ke DPR. Selain dimensi teknokratis, penentuan kursi ini juga dipandang strategis karena menyangkut kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan koordinasi fiskal-moneter pemerintah ke depan. (agr/aag)
Load more