Istimewa! Pemprov Jabar Siapkan Rp45 Miliar untuk 15.293 Warga Terdampak Penutupan Tambang Bogor

tvOnenews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi menyiapkan anggaran sebesar Rp45 miliar untuk menyalurkan kompensasi kepada 15.293 warga tambahan yang terdampak penutupan sementara tambang di Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Barat Ade Afriandi menyampaikan bahwa ribuan warga tersebut belum menerima bantuan kompensasi pada Desember 2025 lalu.

Setiap kepala keluarga (KK) rencananya akan memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta untuk satu bulan.

Sumber :

• Antara

Sebelumnya, Pemprov Jabar telah menyalurkan kompensasi kepada 2.938 KK yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Rumpin, Parungpanjang, dan Cigudeg. Penyaluran tahap awal tersebut dilakukan pada Desember 2025.

“Yang 2.938 KK mereka sudah. Yang 15.000 belum. Jadi kami akan fokus dulu, tuntaskan yang seharusnya Desember mendapat bantuan, yang 15 ribu KK itu. 15 ribu di kali Rp3 juta, total sekitar Rp45 miliar,” ujar Ade, Rabu (14/1/2026).

Baca Juga

Mimpi Kelulusan Siswa Diujung Tanduk, Wali Murid SMK IDN Boarding School Cemas Usai Izin Operasional Sekolah Dicabut

Ade menjelaskan, kebijakan kompensasi sebenarnya dirancang mengikuti arahan Gubernur Dedi Mulyadi, yakni pemberian bantuan selama tiga bulan, mencakup Desember 2025 serta Januari hingga Februari 2026.

Namun untuk saat ini DPMD Jabar memprioritaskan penyaluran satu bulan kompensasi bagi warga yang sama sekali belum menerima bantuan.

Adapun dua bulan sisa kompensasi masih akan dibahas lebih lanjut setelah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat menyelesaikan perhitungan kondisi kas daerah.

“Jadi sekarang fokusnya satu bulan dulu yang 15 ribu itu,” ucap Ade.

Ia menambahkan, penyaluran kompensasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025 yang mengatur kompensasi bagi warga terdampak penutupan sementara tambang di wilayah Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin.

Menurut Ade, proses penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan data usulan yang telah diverifikasi secara faktual.

Sumber :

• Istimewa

Tahap pertama mencakup 928 KK di Kecamatan Parungpanjang. Tahap kedua diberikan kepada 2.010 KK di sebagian desa di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin, yang telah dicairkan pada Desember 2025.

Setelah itu, DPMD Jabar kembali menerima usulan tambahan. Hasil verifikasi menunjukkan 6.216 KK telah memenuhi syarat dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Sementara itu, terdapat tambahan 9.077 KK lain yang masih dalam proses pemberitahuan ke Inspektorat untuk dilakukan peninjauan sebelum ditetapkan secara resmi.

“Yang belum menerima penyaluran bantuan di Desember, ini digeser ke 2026. 6.216 itu sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. Kemudian yang 9.077 itu masih berproses pemberitahuan ke Inspektorat (untuk) semacam review dan nanti diajukan untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur,” jelasnya.

Ade pun mengimbau masyarakat di tiga kecamatan terdampak agar tetap bersabar menunggu proses penyaluran bantuan.

Ia menegaskan komitmen Pemprov Jawa Barat untuk menuntaskan pemberian kompensasi kepada seluruh warga yang berhak.

“Tidak perlu khawatir. Prosesnya sedang berjalan. Jangan terprovokasi bahwa ini (kompensasi) tidak jelas. Jangan khawatir, karena Pemprov tidak mungkin meninggalkan yang 15 ribuan itu dan hanya menyelesaikan yang 2.938 KK,” tegasnya.