Pro-Kontra Pilkada Tak Langsung Lewat DPRD, Pengamat Ingatkan Risiko Politik Elitis

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana penerapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD telah memantik kritik dari berbagai kalangan.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai skema tersebut berpotensi memunculkan ketidakadilan sekaligus menimbulkan persoalan dalam tata kelola Pilkada.

Efriza berpandangan, sistem Pilkada tidak langsung akan semakin menjauhkan rakyat dari proses demokrasi yang seharusnya menjadi hak fundamental warga negara.

Bahkan menurutnya, mekanisme pemilihan melalui perwakilan berisiko membawa Indonesia mundur ke pola politik era Orde Baru.

“Pemilihan tidak langsung itu seperti ditarik kembali ke Orde Baru. Ada ketidakadilan nantinya ketika Pilkada Tidak Langsung ini terlaksana ada kemsemerawutan dalam pengurusan Pilkada,” kata Efriza, Senin (12/1/2025).

Lebih lanjut, katanya, penerapan Pilkada tidak langsung justru dapat menggerus hak masyarakat untuk menentukan pemimpinnya secara bebas.

Baca Juga

Lonjakan Arus Mudik Jatim, DPRD Tekankan Koordinasi Lintas Sektor

Ia menganggap Pilkada langsung selama ini telah melahirkan sejumlah kepala daerah berprestasi, seperti Pramono Anung, Sherly Tjoanda, Muzakir Manaf, dan Dedi Mulyadi.

Efriza menegaskan, kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme langsung merupakan hasil pilihan rakyat. Sebaliknya, pemilihan tidak langsung dinilai berpotensi menghasilkan pemimpin yang kurang merepresentasikan kepentingan publik.

Ia menekankan bahwa persoalan tersebut bukan terletak pada kemampuan rakyat dalam memilih, melainkan pada calon yang diusung tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Pilkada tidak langsung itu ketika pemimpinnya terpilih tidak bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Bukan salah masyarakat tidak bisa memilih, tetapi yang dicalonkan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” ucap Efriza.

Ia lantas menyoroti potensi meningkatnya praktik transaksional dalam Pilkada tidak langsung. Menurutnya, anggapan bahwa mekanisme tersebut lebih hemat biaya patut dipertanyakan karena akses pemilihan hanya berada di tangan elite politik.

“Jangan-jangan semuanya itu elitisme pertanyaan berapa banyak transaksionalnya itu. Kecenderungan akan lebih mahal justru lebih besar karena hanya elit-elit politik saja yang memiliki akses,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menanggapi munculnya penolakan publik terhadap wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghormati perbedaan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kami menghormati semua pendapat itu. Pasti semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (9/1/2026).

Di sisi lain, tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung menjadi salah satu alasan Partai Golkar mengkaji ulang sistem pemilihan kepala daerah.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut faktor pembiayaan sebagai pertimbangan utama menguatnya usulan Pilkada melalui DPRD.

“Pertimbangan yang mengemuka mengembalikan Pilkada ke DPRD, yang utama adalah terkait tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung. Bukan hanya biaya penyelenggaraannya saja, namun juga biaya politik ‘lainnya’ yang juga jauh lebih tinggi,” kata Doli, Rabu (7/1/2026).

Meski demikian, Doli menegaskan opsi Pilkada langsung tetap dipertahankan dalam pembahasan karena berkaitan erat dengan prinsip demokrasi dan otonomi daerah.

“Sementara tetap dimasukkannya opsi Pilkada secara langsung karena mempertimbangkan prinsip demokrasi (pelibatan rakyat), serta prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah kita,” ujarnya. (rpi)