DPR Targetkan Roda Pemerintahan Daerah Terdampak Bencana di Sumatera Kembali Normal Sebelum Ramadan 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Achmad, memasang target tinggi terkait pemulihan wilayah yang dihantam bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera, termasuk Provinsi Aceh. 

Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan di daerah-daerah tersebut harus kembali berjalan normal sebelum memasuki bulan Ramadan 2026.

Harapan tersebut disampaikan Dasco usai memimpin Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Sabtu (10/1). Agenda ini juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah.

“Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah menargetkan seluruh roda pemerintahan di seluruh daerah berjalan normal sebelum puasa Ramadhan,” tegas Sufmi Dasco.

Dalam pertemuan tersebut, Dasco mengungkapkan bahwa penanganan wilayah terdampak sudah mulai dilakukan secara bertahap. 

Ia mendorong agar upaya tersebut terus dimaksimalkan agar seluruh persoalan bisa tuntas ditanggulangi sebelum hari raya Lebaran tiba.

Secara khusus, Dasco meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, selaku pemimpin Satgas Percepatan dari sisi pemerintah, untuk mengambil langkah penanganan berskala nasional. 

Hal ini diperlukan guna mempercepat proses rehabilitasi sesuai dengan kondisi unik di tiap wilayah.

“Saya akan persilakan mulai saat ini kepada Pak Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera kemudian untuk memimpin sampai dengan selesainya bencana di Sumatera,” ujar Dasco.

DPR RI sendiri melalui Satgas Pemulihan akan memberikan dukungan penuh dari sisi fungsi anggaran, pengawasan, serta regulasi. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan diperkuat agar program rekonstruksi berjalan optimal.

Di lokasi yang sama, Mendagri Tito Karnavian menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas mempercepat pemulihan di Sumatera. Ia menggambarkan struktur satgas ini sebagai kekuatan besar yang melibatkan berbagai elemen penting negara.

Tim pengarah satgas ini berada di bawah komando Menko PMK Pratikno, dengan anggota yang terdiri dari seluruh Menteri Koordinator di Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Adapun Tito Karnavian didampingi oleh empat wakil ketua pelaksana yang kompeten, yakni Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Dankor Brimob Komjen Pol. Ramdani Hidayat, serta Kepala Danantara Rosan Roeslani.

“Ini memang mesin besar yang harus bergabung,” ucap Tito.

Tito menjelaskan bahwa Satgas ini telah memiliki dasar hukum kuat melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang terbit pada 8 Januari 2026. 

Hingga saat ini, pihaknya telah memetakan wilayah terdampak ke dalam tiga kategori utama; belum normal, mendekati normal, dan sudah normal. Dengan pemetaan ini, strategi pemulihan akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. (ant/dpi)