PDIP Tolak Pemilu Dipilih Lewat DPRD: Hak Rakyat Pantang Diambil Kembali

Skema tersebut memicu polemik karena dinilai berpotensi menghilangkan hak pilih langsung rakyat dalam menentukan kepala daerah.

Sejumlah kalangan menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD membuka ruang transaksi politik serta memperkuat praktik oligarki.

Di sisi lain, pendukung wacana ini beralasan mekanisme tersebut dapat menekan biaya politik dan meminimalkan konflik horizontal di masyarakat.

Wacana ini sejatinya bukan barang baru. Sejak awal menjadi Presiden, Prabowo pernah menggulirkannya saat berpidato dalam HUT ke-60 Partai Golkar, di Bogor, Kamis (12/12/2024).

Ketika itu, dia menyoroti tingginya biaya pilkada langsung yang disebut menghabiskan anggaran negara, maupun biaya politik kandidat hingga triliunan rupiah hanya dalam satu hingga dua hari.

“Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing," ujar Prabowo, dalam acara HUT ke-60 Golkar di Bogor, Kamis (12/12/2024).

Baca Juga

Ihwal Kasus Amsal Sitepu, Lola Nelria: Aparat Hukum Harus Jaga Amanah Publik

Dia pun membandingkan sistem pemilu Indonesia dengan negara tetangga yang dinilai lebih efisien, karena hanya menggelar satu kali pemilihan legislatif daerah. Para anggota DPRD selanjutnya yang memilih kepala daerah. (rpi/iwh)