Komisioner KPU Pasaman Barat Dorong Pendidikan Politik untuk Perkuat Demokrasi Lokal

Pasaman Barat, tvOnenews.com — Demokrasi tidak berhenti pada hari pemungutan suara. Prosesnya jauh lebih panjang dan ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami hak, kewajiban, serta pilihan politiknya. Kesadaran inilah yang terus diperkuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat melalui kegiatan pendidikan politik yang digelar bagi berbagai lapisan masyarakat.

Komisioner KPU Pasaman Barat, Akbar Riyadi, menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan fondasi utama untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Menurutnya, pemilih yang cerdas dan kritis tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses edukasi yang berkelanjutan dan menyentuh langsung masyarakat di tingkat akar rumput.

Kegiatan pendidikan politik tersebut menyasar sejumlah kelompok strategis, di antaranya pemilih pemula, tokoh masyarakat, serta kalangan pemuda. Penentuan sasaran ini dinilai penting karena kelompok-kelompok tersebut memiliki peran besar dalam membentuk iklim demokrasi lokal, baik sebagai pemilih aktif maupun sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing.

Dalam pemaparannya, Akbar menjelaskan bahwa partisipasi politik tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai kehadiran di bilik suara semata. Demokrasi yang sehat menuntut keterlibatan warga negara yang memahami tahapan pemilu, mampu menilai informasi politik secara rasional, serta berani menentukan pilihan tanpa tekanan, intimidasi, maupun praktik politik uang.

“Pendidikan politik bukan kegiatan seremonial. Ini adalah proses panjang yang harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks, politik uang, maupun narasi manipulatif yang dapat merusak demokrasi,” ujar Akbar.

Ia juga menyoroti tantangan demokrasi di era digital yang semakin kompleks. Kemudahan akses informasi di satu sisi membuka ruang partisipasi yang luas, namun di sisi lain berpotensi menyesatkan jika tidak diimbangi dengan literasi politik dan literasi digital yang memadai. Penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan propaganda politik menjadi ancaman nyata yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat.

Menurut Akbar, pendidikan politik berperan sebagai benteng awal untuk membangun daya kritis masyarakat. Warga didorong agar tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mampu memverifikasi, menganalisis, dan menyikapi setiap informasi politik secara objektif dan bertanggung jawab.