Istana Tegaskan Anggaran Bencana Tak Ganggu Program Prioritas Prabowo di 2026
- setpres
Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah menegaskan anggaran pemulihan pascabencana di Sumatera tidak akan menggerus pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, menyebut kunci ketahanan anggaran tersebut berasal dari kebijakan efisiensi yang dilakukan Presiden sejak awal masa pemerintahan.
“Tidak (menganggu program prioritas), karena presiden telah melakukan banyak penghematan dari depan, ada efisiensi,” kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (31/12/2025).
Selain efisiensi belanja, Qodari mengungkapkan pemerintah juga mengandalkan sumber pendanaan lain dari hasil penegakan hukum.
Langkah itu mencakup penertiban izin pertambangan ilegal hingga pencegahan berbagai praktik penyelundupan yang selama ini merugikan negara.
“Ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum baik itu untuk penataan kebun sawit, mencegah penyelundupan maupun untuk nanti tambang,” ujar dia.
Pemerintah sebelumnya memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan bencana di Sumatera berada di kisaran Rp60 triliun. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan angka tersebut belum bersifat final dan masih sangat dinamis.
“Secara umum kemarin sudah kami hitung, ada kurang lebih pada kisaran Rp60 triliun untuk pemulihan pascabencana. Tetapi sekali lagi juga itu bukan angka yang kemudian jumlahnya pasti sejumlah itu,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Juru bicara Presiden Prabowo Subianto itu menekankan, besaran anggaran akan terus disesuaikan dengan perkembangan penanganan bencana dan validasi data di lapangan.
“Bisa jadi terdapat perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian data bergantung kondisi di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran khusus penanganan bencana sebesar Rp60 triliun.
Ia menegaskan dana tersebut tidak akan diambil dari proyek strategis nasional, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).
“Uangnya sudah cukup Rp60 triliun kita sediakan,” kata Purbaya saat merespons desakan sebagian anggota DPR RI agar anggaran MBG dialihkan untuk pemulihan pascabencana Sumatera. (agr)
Load more