Ketum YLBHI Singgung Prabowo Terkait Kasus Penyiraman Andrie Yunus

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Isnur membandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto dalam menindaklanjuti kasus terhadap aktivis.

Isnur menyebut bahwa era SBY saat itu langsung mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada tahun 2004.

Berbeda dengan SBY, Isnur menilai, Prabowo seperti tidak peduli terhadap kasus kekerasan terhadap aktivis, khususnya insiden penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

"Kita tidak melihat nih, kita tidak melihat Prabowo itu peduli, Prabowo itu ngomong langsung, Prabowo bukan kemudian membuat seperti yang SBY lakukan dengan membuat SK pembentukan TPF," katanya saat konferensi pers Indonesia Mendesak Segera Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2026).

Isnur menjelaskan, bahwa pembentukan TPF atau Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sangat penting untuk membantu kepolisian bilamana pelaku berasal dari lembaga lain.

"Kalau polisi hanya mengungkap di ranah penyelidikan reserse ya, teknikalitasnya. Tapi kalau pelakunya dari lembaga lain gimana? Pelakunya jenderal-jenderal di lembaga lain seperti apa?," ujarnya.

Baca Juga

Trenggono Ungkap Prabowo Genjot Bangun 1.000 Kampung Nelayan, Fokus Kawasan Indonesia Timur

Oleh karena itu dalam hal ini, ia mendesak pemerintah untuk membentuk TPF khususnya dalam penanganan insiden yang terjadi terhadap Andrie Yunus.

"Maka di titik ini kita juga mendesak ya, ada TGPF atau TPF yang di dalamnya ya akan ada transparansi dengan melibatkan masyarakat sipil," jelasnya.

Sementara itu, di kesempatan yang berbeda, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan mandat langsung dari Prabowo untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras ini.

Sigit menerangkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendalaman terhadap rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut.

“Kemarin bapak presiden sudah jelas memerintahkan kita harus mengusut tuntas, tentunya saat ini Polri sedang bekerja. Kemarin sudah ditampilkan 86 CCTV dan saat ini itu sedang dilakukan pendalaman,” ujar dia.