DPR sebut Calon Jemaah Haji Korban Banjir Sumatera Dapat Keringanan dari Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi VIII DPR bersama pemerintah sepakat memberikan keringanan bagi calon jemaah haji yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan ada beberapa calon jemaah yang keberangkatan hajinya kemungkinan tertunda akibat bencana Sumatera.

“Ada beberapa daerah yang kemungkinan akan tertunda atau bahkan mungkin tidak bisa terpenuhi jadwal-jadwalnya karena bencana ini,” kata Irfan usai rapat dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

“Sehingga Komisi VIII memberikan peluang, bagi kami untuk ada perubahan-perubahan selama tidak keluar dari perundang-undangan,” sambungnya.

Irfan mengungkapkan baru sekitar 51 persen calon jemaah haji asal Aceh yang melunasi biaya haji. Sementara, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sekitar 60 persen.

Kemudian, Sumatera Barat sudah 60 sekian persen, Sumatera Utara 60 persen, Aceh baru 50 sekian persen, ya 51 persen tadi ya. Itu yang kita khawatir tapi kita tetap berupaya untuk bisa sesuai jadwal. 

Baca Juga

Pro Kontra Wacana Pembelajaran Daring Mulai April 2026, Anggota DPR Ingatkan Learning Loss Saat Covid-19

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menuturkan total calon jemaah haji yang berasal dari tiga provinsi tersebut ada sekitar 17 ribu orang.

“(Aceh) 5 ribuan, (Sumatera Utara) 5 ribuan, dan (Sumatera Barat) 5 ribuan, ya 17 ribuan (calon jemaah) lah ya,” ujar Marwan dalam kesempatan yang sama.

Dia menyebut DPR dan pemerintah sepakat mengundur waktu pelunasan kepada calon jemaah dari tiga provinsi itu, jika mereka tetap ingin berangkat tahun ini.

Namun, jika sampai batas waktu yang ditentukan belum bisa melakukan pelunasan, maka calon jemaah tersebut akan masuk daftar tunggu tahun 2027.

“Tergantung situasi nanti. Yang jelas yang pertama ini pelunasannya kita undur sesuai dengan situasi,” ungkap Marwan.

“Kalau toh nanti sampai pada hari tertentu pelunasan tetap belum bisa terlunasi, tentu ada kemungkinan kita over ke provinsi lain dan mereka akan dipersiapkan untuk 2027 nanti,” pungkasnya. (saa/aag)