Konflik NU Belum Usai, Rais Aam Absen di Forum Musyawarah Kubro yang Membahas Jalan Islah untuk PBNU

“Mosok kiai sepuh diminta sowan ke sana, kan kurang elok,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa langkah sepihak berpotensi menyeret NU ke jurang perpecahan. Menurutnya, jika konflik tidak segera dicarikan titik temu, NU berisiko menghadapi dua muktamar.

“Kalau ulama cekcok, yang rugi adalah umat. Artinya kita semua sepakat islah, tinggal caranya bagaimana. Kalau ini tidak bisa ditempuh, jalan satu-satunya adalah muktamar sebagai jalan akhir,” tegasnya.

Mantan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin yang mengikuti Musyawarah Kubro secara daring menegaskan bahwa forum Lirboyo merupakan pertemuan ketiga setelah Ploso dan Tebuireng. Ia menilai forum ini seharusnya menjadi momentum penting untuk mengakhiri konflik agar tidak berlarut-larut.

“Pertama, mendahulukan kemaslahatan jam’iyah daripada kepentingan pribadi. Sejak awal, NU selalu menyelesaikan persoalan melalui musyawarah mufakat atau keputusan muktamar, bukan kehendak mandataris semata,” ujarnya.

KH Ma’ruf Amin juga mengingatkan bahwa upaya menghilangkan dharar yang belum nyata justru dapat melahirkan dharar yang lebih besar, yakni perpecahan jam’iyyah. Menurutnya, islah dan kembali pada mekanisme muktamar merupakan jalan yang paling maslahat.

Bahkan, jika ikhtiar tersebut tidak berhasil, ia mengusulkan agar mandat dikembalikan kepada jam’iyyah, hingga cabang-cabang menarik mandat demi menyelamatkan NU dari perpecahan yang lebih dalam.

Sementara itu, mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan keprihatinannya atas kondisi NU yang kini menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa konflik yang terjadi bukan persoalan ambisi personal, melainkan soal tertib organisasi.

“Kita harus menghormati AD/ART, jangan dianggap seperti bungkus kacang. Hormati para Mustasyar. Kalau pertemuan ketiga ini sampai gagal, Masya Allah, sampai kapan kita harus sowan?” ujarnya.

KH Said Aqil menilai dampak konflik di tingkat pusat telah menjalar hingga daerah. Ia menyebut opsi mengembalikan mandat kepada pemilik suara muktamar sebagai langkah terakhir untuk menjaga NU sebagai warisan besar para pendiri.

Di tengah menguatnya dinamika, sejumlah PC dan PW NU mulai menyuarakan desakan agar segera digelar muktamar yang legitimate. Bahkan muncul pernyataan bahwa jika dalam tiga hari tidak terwujud pertemuan langsung antara Ketua Umum PBNU dan Rais Aam, dorongan muktamar akan semakin menguat.