KPK Prihatin Setelah OTT di Bekasi, Banten, dan Kalsel: Ternyata Tindak Pidana Korupsi Masih Banyak Terjadi

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan keprihatinan setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Banten, Bekasi, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, ternyata tindak pidana korupsi masih banyak terjadi di Indonesia.

“Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua karena ternyata tindak pidana korupsi masih banyak terjadi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/12).

Selain itu, lanjut Budi, KPK semakin prihatin, karena terlibatnya penyelenggara negara, terutama aparat penegak hukum, yang ditangkap dalam OTT di tiga daerah tersebut.

“Dari tiga kegiatan tertangkap tangan ini, pihak-pihak yang diduga terlibat adalah penyelenggara negara ataupun aparat penegak hukum. Mereka adalah pihak-pihak yang diberikan amanah dan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tentunya dalam setiap tindak pidana korupsi itu maka yang dirugikan adalah masyarakat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan, KPK memandang upaya kolektif untuk pemberantasan korupsi tetap dibutuhkan.

Baca Juga

Ruang Publik Modern yang Gabungkan Area Kerja, Kuliner, dan Olahraga Hadir di Bekasi, Disparbud: Sangat Positif

“KPK juga tidak hanya berhenti pada upaya represif saja. KPK tentu nanti akan melakukan integrasi pada upaya-upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas pada tahun 2025, yakni di tanggal 18 Desember 2025.

OTT kesembilan, pada 17-18 Desember 2025, KPK melakukan tangkap tangan di Tangerang, dan menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK menyita Rp900 juta.

Kesepuluh, pada 18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 10 orang, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Kesebelas, KPK melakukan OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada 18 Desember 2025. KPK menangkap enam orang, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, dan Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto. (ant/dpi)