UMP DKI Jakarta 2026 Hampir Final, Gubernur Pramono Pastikan Keputusan Adil untuk Buruh dan Pengusaha

Jakarta, tvOnenews.com — Proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2026 memasuki tahapan akhir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan bahwa pembahasan UMP hampir tuntas dan akan difinalkan dalam waktu dekat setelah melalui rapat khusus bersama tim terkait.

“Jadi pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan,” ujar Pramono di Jakarta Utara, Senin.

Meski hampir rampung, Pramono mengakui pembahasan belum menemui titik temu karena masih terdapat perbedaan pandangan antara kelompok buruh dan pihak pengusaha. Perbedaan aspirasi tersebut merupakan dinamika yang selalu muncul dalam pembahasan upah minimum, terutama di Jakarta yang menjadi barometer ekonomi nasional.

Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki peran penting sebagai penengah agar kebijakan yang diambil memenuhi unsur keadilan dan rasionalitas bagi semua pihak.

“Kami harus menjadi wasit yang adil. Keputusan akhir nanti akan mempertimbangkan banyak aspek dan dilakukan secara adil,” tegasnya.

Pramono memastikan proses ini tidak sekadar mengikuti tekanan politik ataupun kelompok tertentu, melainkan bersandar pada perhitungan resmi kebutuhan hidup layak (KHL) dan regulasi terbaru tentang pengupahan nasional.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya telah menyelesaikan survei KHL minimal pada setiap provinsi di Indonesia. Data tersebut akan menjadi dasar perhitungan UMP/UMR 2026 di masing-masing daerah.

Menurut Yassierli, penetapan UMP tahun depan berpotensi berbeda antar daerah, bahkan dalam satu provinsi bisa terjadi variasi upah berdasarkan kondisi ekonomi, inflasi, biaya hidup, dan daya serap tenaga kerja.

“Dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum berbeda. Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” jelas Yassierli.

Ia menyebut pemerintah akan segera mengumumkan formula penyesuaian upah tersebut kepada publik.

“Rumusan penyesuaian sudah selesai. Tunggu saja,” ujar Menaker singkat.

Pembahasan UMP DKI Jakarta 2026 mendapat perhatian besar dari publik. Jakarta merupakan daerah dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia sehingga penetapan UMP dianggap sangat mempengaruhi iklim usaha, daya beli, inflasi, dan dinamika pasar tenaga kerja.

Di sisi lain, serikat pekerja menilai kenaikan UMP harus selaras dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi, sewa tempat tinggal, serta biaya hidup harian di perkotaan yang terus meningkat. Sementara pengusaha meminta pemerintah memperhatikan kondisi dunia usaha yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi, efisiensi biaya operasional, dan tantangan digitalisasi.

Keputusan final UMP DKI Jakarta 2026 diprediksi akan menjadi salah satu parameter nasional dalam diskusi pengupahan tahun depan. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan buruh kini menunggu keputusan resmi yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

Jika disahkan sesuai jadwal, penetapan UMP tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Artikel perkembangan selanjutnya akan diperbarui setelah rapat final Pemprov DKI dilaksanakan. (nsp)