Mendagri Jelaskan Penyaluran Bantuan Pangan bagi Daerah Bencana, Ada 3 Skema

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan tata cara penyaluran bantuan pangan, khususnya beras Bulog, bagi daerah yang terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa stok beras berada dalam kondisi aman dan dapat segera disalurkan melalui prosedur yang telah disederhanakan.

“Bulog itu memiliki mekanisme, tadi saya sudah umumkan, dan saya sudah komunikasi dengan Kepala Badan Pangan Pak Amran [yang juga merupakan] Mentan, dan juga dengan Dirut Bulog Pak Rizal,” ujar Mendagri kepada awak media dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).

Mendagri mengatakan, pemerintah menerapkan tiga skema dalam penyaluran beras Bulog, yaitu bantuan pangan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar, serta bantuan khusus untuk penanganan bencana. Khusus skema terakhir, beras dapat segera disalurkan begitu ada permintaan resmi dari kepala daerah.

Ia menegaskan, proses pengajuan bantuan sangat sederhana. Kepala daerah cukup mengirimkan surat permohonan dalam bentuk soft copy kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Setelah menerima permohonan tersebut, Bapanas akan meneruskan persetujuan kepada Bulog agar bantuan dapat segera dikirim sesuai kebutuhan daerah.

“Contoh kemarin Lhokseumawe membutuhkan 100 ton dia, oke dia (Wali Kota Lhokseumawe) buat surat soft copy-nya saja, dikirim ke saya, kepada Mentan, Kepala Badan Pangan. Setelah itu, Badan Pangan, Mentan, menyetujui enggak usah lama-lama beliau langsung forward kepada Dirut Bulog,” jelas Mendagri.

Mendagri juga menegaskan bahwa stok beras nasional berada pada tingkat yang aman. Ia mencontohkan, di Lhokseumawe saja tersedia 28 ribu ton beras Bulog, jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa bulan ke depan.

Baca Juga

Kejari Simalungun Kebut Pemeriksaan Dugaan Korupsi Bimtek Ketahanan Pangan Kabupaten Simalungun Tahun 2025

Sementara itu, menanggapi kondisi di Sibolga, Mendagri menjelaskan bahwa sebagian warga sempat mendatangi gudang Bulog karena khawatir terhadap ketersediaan logistik dan akses wilayah yang sebelumnya terhambat. Ia menyebut bahwa situasi serupa pernah terjadi di Palu ketika daerah tersebut terisolasi akibat bencana.