Terendus Aroma Pembalakan Liar di Banjir Bandang Sumatera, DPR: Lemahnya Pengawasan Kawasan Hutan!

Jakarta, tvOnenews.com - Terendus aroma pembalakan liar di peristiwa banjir bandang Sumatera, yang meliputi Aceh, Sumbar, dan Sumut. Hal itu diungkap sebagian publik hingga elite politik serta politikus yang duduk di kursi DPR.

Dalam hal ini, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menyoroti gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di Sumatera Barat hingga Sumatera Utara. Johan menduga tumpukan kayu dalam jumlah banyak itu dari aktivitas pembalakan liar.

"Pertama, saya menyampaikan dukacita mendalam atas korban jiwa dan kerugian besar yang dialami masyarakat akibat banjir bandang di berbagai wilayah Sumatera. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi sinyal keras bahwa kerusakan hutan kita sudah pada tingkat yang sangat serius," ucap Johan, pada Minggu (30/11/2025). 

Menurutnya, tumpukan kayu itu dari aktivitas penebangan pohon yang tak bertanggung jawab. Ia menyebutkan pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan di sana rendah.

"Tumpukan dan potongan kayu besar yang terbawa arus banjir menjadi indikasi kuat adanya pembalakan liar, praktik perambahan, serta lemahnya pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan. Polanya selalu sama: ketika hulu rusak, hilir pasti menanggung bencana," katanya.

Politikus PKS ini menyebutkan banjir bandang yang terjadi di utara Pulau Sumatera konsekuensi dari degradasi ekosistem hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Johan pun menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Baca Juga

Ancaman Badai PHK Menguat, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini

"Satu, melakukan audit menyeluruh atas izin dan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di daerah terdampak. Dua, menindak tegas praktik pembalakan liar dan aktor-aktor yang bermain di balik mafia kayu," kata Johan.

"Tiga, melaksanakan restorasi hutan dan rehabilitasi DAS secara terstruktur, berbasis peta fungsi kawasan. Empat, memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini bencana terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi," sambungnya.

Bahkan ia mendorong reformasi tata Kelola hutan imbas banjir bandang di utara Sumatera. Johan menilai perlu ada revisi UU Kehutanan di DPR RI.

"Banjir bandang ini mempertegas perlunya reformasi tata kelola hutan, termasuk melalui pembahasan Revisi UU Kehutanan yang sedang kami dorong di Komisi IV agar perlindungan hutan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama negara," ujarnya.

Ia menyebutkan gelondongan kayu yang terbawa banjir sebagai teguran keras dari alam. Johan menilai bukti itu sebagai tamparan jika kondisi hutan di RI sedang tak baik-baik saja.

"Tumpukan-tumpukan kayu adalah teguran keras atas keberpura-puraan kita tentang perlindungan hutan, hutan lestari, serta ungkapan sejenisnya," pungkasnya.

Sementera, anggota komisi IV DPR RI, Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman menegaskan, prioritas pemerintah dan para pemangku kepentingan saat ini memang harus tertuju pada percepatan distribusi bantuan bagi warga terdampak.

“Fokus utama pemerintah dan stakeholder terkait saat ini harus fokus memberikan bantuan kepada warga terdampak,” ucap Arif kepada wartawan, Minggu (30/11/2025). 

Kemudian, ia juga mengingatkan bahwa ada persoalan serius yang tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini, tumpukan ribuan potongan kayu yang memenuhi Pantai Parkit di Kota Padang, Sumatera Barat pascabanjir bandang harus diinvestigasi lebih lanjut.

"Melihat banyaknya kayu gelondongan terbawa arus banjir ini membuktikan adanya indikasi penebangan liar di daerah hulu sungai, harus ada investigasi,” ucap Arif.

karena itu, Arif yang duduk dalam Komisi yang membawahi isu pertanian, lingkungan, dan kelautan mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan apakah ada perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) di wilayah tersebut yang beroperasi menyalahi aturan.

Termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain yang melakukan illegal logging.

Illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau ilegal dan tidak memiliki izin dari otoritas resmi.

“Apakah ada perusahaan yang memiliki HPh atau HTI di daerah tersebut yang beroperasi menyalahi aturan? Atau pelaku lain yang melakukan illegal logging?” katanya.

Menurutnya, pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, harus segera mengevaluasi kinerja Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menindaklanjuti temuan ribuan potongan kayu setelah banjir bandang tersebut.

Arif menegaskan, tanpa penegakan hukum yang kuat, kejadian serupa akan terus berulang dan membahayakan keselamatan rakyat.

“Pemerintah atau Presiden harus segera mengevaluasi kinerja Kementerian Kehutanan, mengusut tuntas dan menindak dengan tegas pelaku, baik perorangan atau korporasi jika terindikasi melakukan illegal logging yang menyebabkan banjir,” bebernya. (aag)