IKN Belum Siap, ASN Tak Kunjung Pindah Meski Gibran Dikabarkan Bakal Mulai Tugas Tahun Depan
- tvOnenews.com/Rilo Pambudi
Jakarta, tvOnenews.com - Rencana pemindahan pemerintah pusat ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menyisakan tanda tanya. Di tengah proses pembangunan fisik yang terus berjalan, isu keterlambatan relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mencuat. Bahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan mulai bekerja dari IKN pada 2026, sementara ribuan ASN belum mendapatkan kepastian jadwal pemindahan.
Keterlambatan ini dinilai berbanding terbalik dengan target awal pemerintah yang menargetkan relokasi ASN dilakukan secara bertahap sejak 2024. Namun, hingga akhir 2025, sebagian besar pegawai kementerian dan lembaga masih bekerja dari Jakarta.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama ASN belum pindah ke IKN adalah perubahan struktur kelembagaan di pemerintahan baru. Jumlah kementerian yang sebelumnya 34 kini bertambah menjadi 48, sehingga pemerintah harus memetakan ulang alokasi pegawai dan struktur bangunan pemerintahan di IKN.
“Jumlah kementerian dulu ada 34, sekarang ada 48. Fungsi dan personel sudah berubah, sehingga pemetaan harus dilakukan ulang agar Otoritas IKN dapat menempatkan pegawai dengan tepat,” ujar Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (25/11/2025).
Ia menambahkan, pemindahan pegawai tidak hanya berkaitan dengan tempat kerja, tetapi juga struktur komando dan kebutuhan ruang sesuai jumlah pejabat baru, seperti bertambahnya jumlah menteri koordinator dari tiga menjadi tujuh.
Rencana relokasi ASN sebenarnya telah dirancang sejak 2022 hingga 2024. Namun, perubahan nomenklatur membuat peta alokasi pegawai harus diperbarui. Pemerintah juga masih memastikan kesiapan hunian, transportasi, hingga layanan publik sebelum memindahkan ASN secara masif.
Di sisi lain, Komisi II DPR meminta agar pemindahan tidak dilakukan parsial. Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menyatakan pemindahan harus mencakup fungsi pemerintahan, bukan hanya personel.
“Saya dengar Wakil Presiden akan mulai bekerja di IKN pada 2026. Kalau begitu, wakil menterinya juga harus ikut. Pemerintahan tidak bisa bekerja separuh jalan,” ujarnya.
Sementara itu, progres pembangunan IKN menunjukkan perkembangan positif. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa pembangunan Istana Wapres dan Kantor Wapres telah mencapai 76 persen per Oktober 2025 dan ditargetkan selesai pada Desember 2025.
Load more