Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Provinsi Maluku Mampu Jaga Angka Inflasi Tetap Terkendali

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi jajaran kepala daerah se-Provinsi Maluku yang mampu menjaga inflasi year-on-year (YoY) tetap terkendali di angka 2,30 persen.

Sebagai daerah kepulauan, Mendagri menyadari bahwa upaya menjaga inflasi tersebut sangat menantang, sehingga capaian ini layak diapresiasi.

“Paling tidak gampang daerah kepulauan ini ya. Apalagi kalau ada ombak besar, tapi terjaga di angka itu selama setahun ini, sangat bagus sekali,” ujar Mendagri di hadapan awak media usai memimpin Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Tahun 2025 di Ruang VIP Bandara Pattimura, Kota Ambon, Maluku, Kamis (27/11/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri meminta agar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dapat terus ditingkatkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2025 (YoY) berada di angka 4,31 persen.

Capaian ini mengalami peningkatan dari triwulan II yang sebesar 3,39 persen. Ia secara khusus mendorong agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dioptimalkan di atas 5 persen yang merupakan angka rata-rata nasional.

Menurut Mendagri, tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan bahwa geliat perekonomian di masyarakat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kepala daerah untuk mengevaluasi target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar sesuai dengan yang direncanakan. Ia menekankan bahwa kondisi perekonomian suatu daerah akan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Baca Juga

Kunjungi Provinsi Sulut, Mendagri Bersama Menteri PKP dan Kepala BPS Tinjau Program Perumahan Rakyat di Minahasa

“Karena kalau seandainya pendapatan belanjanya tidak jalan, enggak sesuai target, otomatis uang yang beredar akan berkurang. Ekonomi melamban,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri mendorong kepala daerah se-Maluku untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dapat dilakukan dengan menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan perizinan berusaha.

Ia mencontohkan langkah serupa yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di masa Covid-19, sektor swasta, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di DIY mampu menjaga laju ekonomi tetap terkendali.

“Buatlah program-program yang pro kepada swasta. Supaya mereka bisa hidup,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mendagri juga mendorong jajaran kepala daerah se-Maluku agar berkonsolidasi dalam rangka menyongsong perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, jajaran kepala daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diminta menggelar rapat untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.

“Tolong dikonsolidasikan. Kemudian juga terus masalah keamanan, ya, dan satu lagi masalah pangan. Kesediaan pangan, stok pangan, karena pasti demand akan meningkat, orang mau merayakan Natal dan Tahun Baru,” tandasnya.

Turut hadir pada rapat tersebut Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku, jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, serta para pejabat terkait lainnya. (rpi)