Konflik Internal PBNU Memanas! Katib Syuriyah Minta Warga NU Tenang

Jakarta, tvOnenews.com - Katib Syuriyah KH Sarmidi Husna meminta pengurus dan warga Nahdlatul Ulama (NU) tenang menyikapi permasalahan yang terjadi di internal soal pencopotan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.

Sarmidi meminta agar seluruh warga NU untuk bersabar menunggu keputusan dari Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.

"Mohon untuk bisa tenang dan menunggu apa yang didawuhkan oleh Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena Rais Aam itu pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama, itu berdasarkan Anggaran Dasar NU," katanya di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Ia juga memerintahkan agar semua berdoa agar permasalahan yang terjadi di dalam PBNU selesai dan menghasilkan keputusan yang baik untuk tetap menjaga persatuan.

"Jangan lupa untuk tetap berdoa untuk keselamatan dan kebaikan, kejayaan Nahdlatul Ulama," jelasnya.

Diketahui, konflik internal PBNU ini muncul usai adanya desakan pengunduran diri Gus Yahya dari jabatannya sebagai ketua umum.

Baca Juga

Detik-detik Sejoli Disiram Air Saat Tidur Berpelukan di Musala Kebumen

Desakan Gus Yahya mundur ini muncul usai beredarnya risalah rapat harian Syuriyah PBNU.

Risalah rapat itu juga sejumlah poin persoalan terkait Gus Yahya yang dinilai dapat menimbulkan dampak terhadap marwah dan tata kelola internal PBNU.

Pada Rabu (26/11/2025) kemarin muncul surat edaran soal pencopotan tersebut.

Surat ini tertuang dalam surat edaran PBNU nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tentang Tindak Lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU.

Surat keputusan itu ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025.

Menyikapi hal ini, Gus Yahya menegaskan, bahwa surat edaran tersebut tidak sah. Sebab, tanda tangan yang berada di dalamnya jika di-scan akan muncul keterangan tidak sah.

"Surat itu adalah surat yang tidak sah. Karena seperti bisa dilihat, masih ada watermark dengan tulisan "DRAFT", maka itu berarti tidak sah," kata dia di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Ia juga mengungkapkan, surat tersebut tidak memenuhi standar administrasi NU, yang mana tidak ditandatangani oleh empat orang dari unsur Syuriyah dan Tanfidziyah.

"Maka sebagai Surat Edaran itu tidak dapat diterima. Itulah sebabnya kemudian Surat Edaran itu juga tidak bisa mendapatkan pengesahan dari sistem digital kita," ungkapnya. (aha/iwh)