Wakapolri Akui Lebih Mudah Lapor ke Damkar Daripada Polisi

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo memgakui bahwa masyarakat kini lebih banyak dan mudah lapor ke Pemadam Kebakaran (Damkar) daripada polisi.

Hal ini disampaikan saat rapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, fenomena itu terjadi lantaran Damkar lebih cepat memberikan respons daripada polisi.

“Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110 ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response-nya cepat,” kata Dedi.

Dedi lantas mengakui bahwa quick response time Polri masih di bawah standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di mana standar PBB yaitu di bawah 10 menit. Sedangkan, Polri masih di atas 10 menit.

“Di bidang SPKT dalam laporan masyarakat lambatnya quick response time, quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit. Kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dedi menyampaikan reformasi di tubuh Polri masih terus berjalan sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pekerjaan rumah (PR) terbesar yakni ada pada reformasi kultural.

“Reformasi Polri ini berjalan secara terus menerus hingga hari ini, sesuai dengan arahan dan perintah Kapolri tidak boleh lelah untuk terus memperbaiki diri,” ungkap Dedi.

Dia menjelaskan Kapolri telah memerintahkan empat fokus transformasi, antara lain di bidang organisasi, operasional, pengawasan, dan pelayanan publik.

“Ini terus menjadi catatan kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan juga,” kata dia.

Di sisi lain, Dedi menyebut reformasi struktural dan instrumental yang telah dilakukan Polri belum menjawab semua kritik dan harapan masyarakat. Dia mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi yakni perubahan budaya di internal Polri sendiri.

“Reformasi yang awalnya struktural, instrumental, yang masih menjadi PR kami yang kami rasakan hari ini dari semua saran, kritikan, masukan masyarakat adalah reformasi di bidang kultural,” kata dia. (saa/aag)