Tarif LRT Jakarta Rp60 Ribu untuk Rute Velodrome-Manggarai, FPPJ Nilai Tidak Pro Rakyat!

Jakarta, tvOnenews.com - Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) soroti kebijakan PT LRT Jakarta yang menetapkan tarif baru sebesar Rp60 ribu per perjalanan untuk rute Velodrome–Manggarai.

Rute Velodrome-Manggarai ditargetkan beroperasi penuh pada Agustus 2026 nanti. 

Organisasi tersebut menilai langkah ini dilakukan secara sepihak, tanpa kajian menyeluruh maupun melibatkan publik dan lembaga terkait.

Sebelumnya, Direktur Utama PT LRT Jakarta, Roberto Akyuwen, menyampaikan bahwa tarif baru itu ditetapkan karena adanya peningkatan utilisasi dan efisiensi ekonomi per penumpang. 

Sumber :

• Istimewa

Menurutnya, harga tiket Rp60 ribu dianggap wajar karena bisa mengurangi beban subsidi dari pemerintah yang selama ini mencapai Rp55 ribu per penumpang.

“Karena utilisasi kereta lebih tinggi, jadi per penumpang ekonominya sudah Rp60 ribu. Itu juga mengurangi subsidi. Mudah-mudahan subsidi semakin tipis, dengan catatan laba meningkat,” kata Roberto dalam wawancara dengan Tempo, 30 Oktober 2025.

Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, salah satunya Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) yang menilai keputusan itu tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi warga dan bertentangan dengan semangat pengembangan transportasi publik berkeadilan.

Dalam pernyataannya, FPPJ menegaskan bahwa penentuan tarif transportasi publik seharusnya melalui kajian komprehensif dan keputusan bersama lintas lembaga, bukan hanya berdasarkan perhitungan internal perusahaan operator.

“Kenaikan tarif tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa dasar kajian yang matang dan keputusan bersama. Harus berkaca pada Transjakarta yang tidak serta-merta menetapkan tarif baru karena masih mempertimbangkan subsidi dan kemampuan masyarakat,” kata Ketua umum FPPJ Endriyansyah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/11/2025).

FPPJ menilai, tarif sebesar Rp60 ribu per perjalanan justru memberatkan masyarakat, apalagi di tengah situasi ekonomi yang belum stabil. 

“Kalau tarif setinggi itu diberlakukan, sama saja membebani rakyat. Padahal, transportasi publik seharusnya menjadi solusi untuk mengurangi pengeluaran warga, bukan sebaliknya,” lanjut FPPJ.

FPPJ menegaskan bahwa pemerintah dan operator transportasi seharusnya menjadikan pembangunan sistem transportasi massal sebagai alat pengurai kemacetan dan penarik minat masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi.