Utang Whoosh Peninggalan Jokowi di Pundak Prabowo, Plus Ambisi Kereta Cepat sampai Banyuwangi: Duitnya dari Koruptor?

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto akhirnya pasang badan dan siap menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh peninggalan era Joko Widodo (Jokowi).

Selaku presiden, Prabowo menegaskan akan bertanggung jawab untuk Whoosh dan yakin bahwa persoalan yang tengah menjadi sorotan publik itu bisa dia atasi.

Menurutnya, semua sarana dan teknologi yang dihadirkan untuk kepentingan bersama adalah tanggung jawab pemerintah. Hal itu disampaikan Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

"Jadi, saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Whoosh itu, semua pabrik transportasi di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat nggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation," katanya.

Seolah ingin meredam polemik mengenai Whoosh, Prabowo juga meminta masyarakat tidak usah ribut-ribut.

Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah punya strategi untuk menembus Rp116 triliun beban utang Whoosh.

"Nggak usah khawatir! Apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," ujar Prabowo dengan nada tinggi.

Duitnya dari Mana?

Diketahui bahwa beban yang harus ditanggung negara untuk mencicil utang proyek Whoosh sebesar Rp1,2 triliun per tahun.

Namun demikian, Presiden yang juga Ketum Partai Gerindra itu kembali menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah masalah.

“Pokoknya nggak ada masalah, karena itu kita bayar. Mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” ujar Prabowo.

Sebagai Kepala Negara, Prabowo menegaskan proyek Whoosh yang diributkan saat ini sejatinya bukan hanya soal beban fiskal.

Meski ada bayang-bayang dugaan korupsi dalam eksekusi proyek tersebut, tetapi kata Prabowo, tetap ada manfaat ekonomi dan lingkungan yang menurutnya tak boleh diabaikan.

Misalnya saja adalah soal penghematan emisi, pengurangan kepadatan jalan raya, hingga efisiensi waktu perjalanan sebagai alasan proyek itu tetap layak.

“Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ucapnya.

Prabowo menyebut, pemerintah saat ini masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membayar utang Whoosh, termasuk dari dana hasil pemberantasan korupsi. Ia kembali menegaskan komitmennya menindak tegas praktik rasuah.

“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi, (setelah diambil lagi oleh negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan," tegas Presiden.

"Jadi saudara, saya minta bantu saya semua, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk kita,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui bersama, proyek Whoosh yang kini meninggalkan utang 7,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp116-120 triliun itu dimulai pada era Presiden ke-7, Joko Widodo.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI), 75 persen dari nilai tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dan sisanya berasal dari kontribusi modal pemegang saham konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang terdiri dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Co. Ltd.

Berdasarkan data yang beredar, bunganya sendiri ditaksir di atas 3 persen per tahun, termasuk. Alhasil, tingginya persentase bunga utang membuat beban negara untuk membayar bunganya saja mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun.

Ambisi Kereta Cepat Jawa hingga Banyuwangi

Meskipun Whoosh secara bisnis memang tidak menguntungkan dan bahkan bermasalah, Presiden Prabowo pada kesempatan yang sama juga menyampaikan ambisinya untuk mendukung proyek kereta cepat Jawa yang tidak hanya sampai Bandung saja, tetapi akan diperpanjang hingga Surabaya.

Bahkan, kalau perlu, dirinya juga meminta kereta cepat juga diteruskan hingga ujung timur Pulau Jawa yakni Banyuwangi.

"Insya Allah, kereta cepat bisa sampai Surabaya, kalau perlu, diperpanjang hingga Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu, sekarang harus sampai Banyuwangi," tegas Presiden tanpa menjelaskan rincian proyeksi dan skema pembiayaannya.

Apakah dengan kesanggupan Prabowo memikul utang Whoosh di pundaknya menjadi sinyal bahwa pemerintah akan menyisihkan APBN untuk turut membantu membayarnya? Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan tak mau APBN diutak-atik untuk Whoosh dengan alasan seharusnya ditanggung oleh BPI Danantara yang mengelola deviden dari BUMN, termasuk KAI.

Namun demikian, apa yang disampaikan Prabowo itu sebelumnya juga telah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

Menko AHY telah menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan proyek strategis nasional seperti Whoosh terhenti. AHY juga memastikan APBN akan turut ambil bagian dalam penyehatan finansial proyek kereta cepat tersebut.

“Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian, tetapi untuk secara spesifikasinya akan disampaikan ke kesempatan yang lain, yang jelas tadi kita bicara infrastruktur di berbagai negara, tentunya negara akan hadir di situ,” kata  AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025). (rpi)