Utang Whoosh Peninggalan Jokowi di Pundak Prabowo, Plus Ambisi Kereta Cepat sampai Banyuwangi: Duitnya dari Koruptor?

Prabowo menyebut, pemerintah saat ini masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membayar utang Whoosh, termasuk dari dana hasil pemberantasan korupsi. Ia kembali menegaskan komitmennya menindak tegas praktik rasuah.

“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi, (setelah diambil lagi oleh negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan," tegas Presiden.

"Jadi saudara, saya minta bantu saya semua, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk kita,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui bersama, proyek Whoosh yang kini meninggalkan utang 7,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp116-120 triliun itu dimulai pada era Presiden ke-7, Joko Widodo.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI), 75 persen dari nilai tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dan sisanya berasal dari kontribusi modal pemegang saham konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang terdiri dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Co. Ltd.

Berdasarkan data yang beredar, bunganya sendiri ditaksir di atas 3 persen per tahun, termasuk. Alhasil, tingginya persentase bunga utang membuat beban negara untuk membayar bunganya saja mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun.

Ambisi Kereta Cepat Jawa hingga Banyuwangi

Meskipun Whoosh secara bisnis memang tidak menguntungkan dan bahkan bermasalah, Presiden Prabowo pada kesempatan yang sama juga menyampaikan ambisinya untuk mendukung proyek kereta cepat Jawa yang tidak hanya sampai Bandung saja, tetapi akan diperpanjang hingga Surabaya.

Bahkan, kalau perlu, dirinya juga meminta kereta cepat juga diteruskan hingga ujung timur Pulau Jawa yakni Banyuwangi.

"Insya Allah, kereta cepat bisa sampai Surabaya, kalau perlu, diperpanjang hingga Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu, sekarang harus sampai Banyuwangi," tegas Presiden tanpa menjelaskan rincian proyeksi dan skema pembiayaannya.

Apakah dengan kesanggupan Prabowo memikul utang Whoosh di pundaknya menjadi sinyal bahwa pemerintah akan menyisihkan APBN untuk turut membantu membayarnya? Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan tak mau APBN diutak-atik untuk Whoosh dengan alasan seharusnya ditanggung oleh BPI Danantara yang mengelola deviden dari BUMN, termasuk KAI.