Gubernur Riau Abdul Wahid Ditangkap KPK dalam OTT! Jadi Kepala Daerah Keenam yang Terjaring Tahun Ini

Jakarta, tvOnenews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat publik. Kali ini, Gubernur Riau Abdul Wahid resmi ditangkap tim penindakan KPK dalam operasi senyap yang digelar pada Senin (3/11/2025).

Kabar penangkapan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. “Ya,” jawab Fitroh singkat saat dikonfirmasi awak media di Jakarta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga membenarkan bahwa Abdul Wahid menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. “Benar, sementara masih berproses,” ujar Setyo ketika dihubungi secara terpisah.

KPK kini memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak lain yang turut diamankan dalam OTT tersebut. Hingga berita ini diturunkan, lembaga antirasuah itu masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan.

Belum ada keterangan resmi terkait lokasi penangkapan maupun barang bukti yang disita dalam operasi tersebut. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa penindakan ini berkaitan dengan dugaan praktik suap atau gratifikasi proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Penangkapan Abdul Wahid menambah panjang daftar pejabat daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang tahun 2025. Ini menjadi OTT keenam yang dilakukan KPK hanya dalam waktu 10 bulan terakhir.

Baca Juga

Pramono Sebut RS Sumber Waras Bakal Jadi RS Internasional untuk Kanker-Jantung

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat daerah dan kementerian. Berikut daftar OTT besar KPK sepanjang 2025:

1. Maret 2025, KPK menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

2. Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

3. 7–8 Agustus 2025, OTT serentak di Jakarta, Kendari, dan Makassar dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

4. 13 Agustus 2025, KPK kembali bergerak di Jakarta untuk menangani dugaan suap dalam kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

5. Oktober 2025, lembaga antirasuah menangkap pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan terkait dugaan pemerasan sertifikasi K3, yang menyeret Immanuel Ebenezer Gerungan, saat itu menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Kini, dengan tertangkapnya Gubernur Riau Abdul Wahid, KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap praktik korupsi di tingkat kepala daerah, tanpa pandang bulu.

Meski belum dijelaskan secara detail, sejumlah sumber di lingkungan pemerintahan Riau menyebutkan bahwa operasi KPK tersebut diduga berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis di wilayah tersebut. KPK masih menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Lembaga antirasuah tersebut juga memastikan akan segera mengumumkan hasil pemeriksaan dan status hukum para pihak setelah seluruh proses pendalaman rampung.

KPK menegaskan bahwa OTT ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menutup ruang korupsi di tingkat daerah, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2025, di mana aktivitas proyek dan pengadaan sering kali meningkat.

Jika status Abdul Wahid resmi ditetapkan sebagai tersangka, maka ia akan menjadi kepala daerah keenam yang ditangkap KPK tahun ini, sekaligus menambah daftar panjang pejabat publik yang tersandung kasus korupsi di bawah pemerintahan baru. (nsp)